DPR dan Kemendagri Tinjau DOB Papua Selatan: Komitmen Percepat Pembangunan

Kunjungan Komisi II DPR RI dan Kemendagri ke Papua Selatan menunjukan komitmen serius pemerintah pusat dalam mengawasi dan membantu percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan pada 16 Mei 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan. Kunjungan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Ditjen Otonomi Daerah (Otda), dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, serta Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan anggota Komisi II DPR RI. Kegiatan ini berlangsung di Papua Selatan dan bertujuan untuk memastikan pembangunan di wilayah tersebut berjalan sesuai rencana.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menyatakan bahwa kunjungan ini menandakan keseriusan pemerintah dan DPR RI dalam mendukung pembangunan Papua Selatan. "Menurut saya ini [kunjungan kerja Komisi II DPR RI] adalah hal-hal yang positif, hal yang baik, yang menurut saya ada banyak manfaat yang bisa kita terima," ujar Handoko. Beliau menambahkan bahwa berbagai masukan dan solusi telah disampaikan dalam pertemuan tersebut, dan berharap Pemprov Papua Selatan dapat menindaklanjuti masukan-masukan tersebut demi kemajuan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan partisipasi masyarakat secara terbuka, mengidentifikasi hambatan pembangunan, dan merumuskan solusi kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan. Komisi II DPR RI berperan sebagai jembatan antara Pemprov Papua Selatan dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. "Oleh karena itu, dalam pertemuan hari ini kami ingin berdialog secara terbuka, tidak ada batas, tidak ada jarak," tegas Bahtra. Beliau menekankan pentingnya evaluasi untuk memastikan keberhasilan pemerintahan di DOB Papua Selatan demi keberlanjutan pembangunan, stabilitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pembentukan DOB di Tanah Papua adalah momen bersejarah yang sarat makna, di dalamnya terkandung cita-cita luhur untuk mempercepat pembangunan," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI. Ia memaparkan perkembangan pembangunan di Papua Selatan dan berharap monitoring dan evaluasi ini dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik. "Sejauh ini ada kendala-kendala yang kami hadapi, tapi masih bisa kita koordinasikan dan konsultasikan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah kami, dan bisa kita atasi bersama-sama," jelas Apolo. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin, serta sejumlah anggota Komisi II DPR RI lainnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, perwakilan empat pemerintah kabupaten di Papua Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Selatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun Papua Selatan. Semua pihak sepakat untuk bersinergi dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Kemendagri mencatat semua masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk mengenai batas wilayah. Semua masukan ini akan dikoordinasikan untuk memastikan pembangunan di Papua Selatan berjalan lancar dan efektif. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Kunjungan kerja ini menghasilkan berbagai masukan dan solusi untuk pembangunan Papua Selatan. Masukan-masukan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan di Papua Selatan untuk memastikan keberhasilannya. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI akan terus ditingkatkan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Papua Selatan.

Keberhasilan pembangunan di Papua Selatan akan berdampak positif bagi stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dan memastikan bahwa pembangunan di Papua Selatan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Papua Selatan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Kemendagri ke Papua Selatan merupakan langkah positif dalam upaya mempercepat pembangunan di DOB Papua Selatan. Komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.