DPR dan Kemenlu Bahas Penembakan PMI di Malaysia

Komisi I DPR akan rapat dengan Kemenlu pekan depan untuk membahas kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang mengakibatkan satu korban meninggal dan lainnya luka-luka.

Penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tengah menjadi sorotan. Komisi I DPR RI telah menjadwalkan rapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pekan depan untuk membahas insiden tersebut. Rapat ini akan fokus pada kasus penembakan lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat, 24 Januari 2025, dini hari.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa Komisi I akan memantau ketat perkembangan kasus ini. Satu PMI meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit di Selangor, Malaysia akibat insiden tersebut. "Jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas," ujar Budisatrio di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komisi I DPR berencana membahas berbagai hal dengan Kemenlu dalam rapat tersebut, termasuk penanganan kasus penembakan PMI. Mereka akan menanyakan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenlu, termasuk penyampaian nota diplomatik dan pernyataan resmi terkait insiden ini. DPR juga akan memastikan perlindungan dan pemulangan jenazah PMI korban penembakan.

Dalam masa sidang perdana tahun 2025, Komisi I DPR telah menjadwalkan serangkaian rapat dengan berbagai mitra kerja, termasuk Kemenlu. DPR memberikan waktu bagi pihak terkait untuk bekerja dan berharap Kemenlu dapat memberikan informasi selengkapnya dalam rapat tersebut. "Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik," tambah Budisatrio.

Insiden penembakan yang dilakukan APMM ini menuai kecaman. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam insiden ini. KP2MI juga akan membantu proses pemulangan jenazah PMI korban penembakan. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan dan keselamatan PMI di luar negeri.

Ke depannya, rapat antara Komisi I DPR dan Kemenlu diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI. DPR dan pemerintah akan memastikan kasus ini ditangani secara profesional dan tuntas. Perlindungan PMI menjadi prioritas utama, dan diharapkan akan ada peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan keselamatan WNI yang bekerja di luar negeri.

Penembakan ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan PMI di luar negeri. Perlindungan yang memadai merupakan hal krusial untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.