DPR Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Penyimpangan Impor

Anggota Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyimpangan impor yang merugikan negara dan industri dalam negeri.

#planetantara
Anggota Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyimpangan impor yang merugikan negara dan industri dalam negeri. (©© 2025 Antaranews)

Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku penyimpangan impor yang telah mengurangi potensi pendapatan negara. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat, 21 Februari.

Soedison mengungkapkan keprihatinannya atas dampak negatif penyimpangan impor terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara. Ia meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, bahkan turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai. "Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai," tegas Soedison.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua jenis importir, yaitu pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U), yang praktiknya seringkali menyimpang. API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen. Praktik penyimpangan ini telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia.

Modus Penyimpangan Impor

Soedison memaparkan dua modus utama penyimpangan impor. Modus pertama adalah importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi, bukan bahan baku. Modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor. "Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri," jelasnya. Praktik curang ini jelas merugikan negara dan industri dalam negeri.

Dampak dari penyimpangan impor ini sangat luas dan merugikan. Persaingan usaha menjadi tidak sehat, bahkan menyebabkan kebangkrutan pelaku industri dalam negeri, khususnya industri tekstil. "Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran," ujar Soedison dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Soedison menjelaskan bahwa praktik penyimpangan impor ini juga berdampak pada penerimaan negara yang berkurang signifikan. Hal ini tentu saja sangat merugikan keuangan negara dan berpotensi menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindakan tegas perlu segera dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

Langkah Komisi III DPR RI

Sebagai respons atas maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor, Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika. Panja ini akan berperan aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus-kasus penyimpangan impor yang terjadi. "Dalam waktu dekat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika akan melakukan sidak mengenai dugaan kasus tersebut," kata Soedison.

Pembentukan Panja ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mengatasi masalah penyimpangan impor. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan melindungi industri dalam negeri dari praktik-praktik yang tidak sehat. Diharapkan juga, Panja ini dapat mengungkap jaringan pelaku penyimpangan impor dan menjerat mereka sesuai hukum yang berlaku.

Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya penyimpangan impor. Kerjasama antar lembaga dan stakeholder terkait juga sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat bagi semua pelaku ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Dengan adanya Panja ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan impor akan lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan negara dan industri dalam negeri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Bentuk Panja Awasi Impor Barang Ilegal dan Narkotika: Lindungi Industri Dalam Negeri

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penegakan hukum barang impor ilegal dan narkotika guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal yang merugikan.

#planetantara
DPR Minta Aparat Patuhi UU SPPA dalam Kasus ABH Tasikmalaya

Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum untuk selalu menaati UU SPPA dalam menangani kasus empat anak di bawah umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga mengalami pelanggaran prosedur pemeriksaan.

#konten ai
DPR Komisi III Bahas Efisiensi Anggaran 2025 dengan Mitra Kerja

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan delapan mitra kerja membahas efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan tenggat penyerahan data ke Kemenkeu pada 14 Februari 2025.

Sumber Antara
DPR Ingatkan 961 Kepala Daerah Baru: Jauhi Korupsi!

Anggota Komisi III DPR RI meminta 961 kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan menghindari korupsi, mengingat tingginya angka korupsi di pemerintahan daerah.

#planetantara
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencari keseimbangan antara peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan sektor ini.

#konten ai
DPR Minta Kajian Ulang Aturan Impor Bahan Baku Industri Kapal

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah meninjau aturan impor bahan baku industri kapal di Indonesia, karena dinilai menghambat peningkatan mutu dan kualitas produksi serta penjualan dalam negeri.

Sumber Antara
DPR Dukung Penguatan Komnas Perempuan: Perjuangan Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

#konten ai
DPR Minta Pemerintah Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Sengsara Rakyat!

Ketua Komisi V DPR RI meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
DPR Dorong Pemanfaatan UMKM dalam Rantai Pasok Industri Kapal Nasional

Anggota Komisi VII DPR, Siti Mukaromah, mendorong peningkatan peran UMKM dalam rantai pasok industri kapal di Indonesia, guna meningkatkan perekonomian nasional dan mengatasi kendala impor bahan baku.

Sumber Antara
DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Penutupan Pabrik Sanken: Ancaman Deindustrialisasi?

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipasi atas penutupan pabrik Sanken Indonesia di Cikarang, yang dikhawatirkan memicu deindustrialisasi dan meningkatkan angka pengangguran.

#planetantara
DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada

Anggota Komisi II DPR mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap serentak, meskipun ada 296 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, dengan pengecualian dua daerah yang menggelar Pilkada ulang.

Pilkada2024