DPR Desak Pemerintah Lebih Inovatif Kembangkan Pariwisata Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk lebih inovatif dalam mengembangkan sektor pariwisata agar dapat menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat.
Jakarta, 11 Maret 2024 - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyerukan pemerintah untuk meningkatkan inovasi dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata. Ia menekankan pentingnya pariwisata sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pernyataan ini disampaikan Novita dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pariwisata di Jakarta, Selasa lalu.
Novita berharap pemerintah mampu merumuskan strategi yang lebih visioner dan inovatif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia sangat besar dan perlu dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. "Saya ingin melihat bagaimana pariwisata bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional," tegas Novita dalam siaran pers.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pariwisata, demi kemakmuran rakyat. Kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor ini.
Implementasi Kebijakan Pariwisata yang Berpihak pada Rakyat
Novita menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam kebijakan pariwisata, bukan hanya sekedar menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan. "Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, dalam perencanaan pembangunan pariwisata, rakyat harus terlibat secara langsung, bukan sekadar menjadi objek kebijakan," ujarnya.
Novita menyarankan agar Kementerian Pariwisata lebih fokus pada penguatan substansi regulasi yang sudah ada, daripada membuat regulasi baru. Ia menilai, memperdalam regulasi yang sudah ada jauh lebih efektif dan efisien daripada membuat regulasi baru yang membutuhkan waktu lama. "Seharusnya dalam dua hari saja sudah cukup untuk memperdalam 1.500 halaman draf yang ada. Konsolidasi juga bisa lebih efisien, tanpa harus memakan waktu hingga 15 hari," kritik Novita.
Lebih lanjut, Novita menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan kebijakan. Ia berharap pemerintah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan agar dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dapat segera dirasakan.
Pentingnya Inovasi dan Efisiensi dalam Pengembangan Pariwisata
Novita juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk dan layanan pariwisata, tetapi juga mencakup strategi pemasaran dan pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi dan inovasi digital untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.
Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan sektor pariwisata juga sangat penting. Pemerintah perlu memastikan agar setiap rupiah yang diinvestasikan dalam sektor pariwisata dapat memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Novita berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam pengembangan sektor pariwisata. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat benar-benar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Sebagai penutup, Novita berharap agar pemerintah lebih serius dalam menyusun kebijakan pariwisata yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat.