Artikel ini ditulis oleh
Editor Edy M Yakub
E
Reporter Edy M Yakub
DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan meminta proses hukum berjalan cepat serta transparan.

Sumber Antara
DPR Bentuk Panja Awasi Impor Barang Ilegal dan Narkotika: Lindungi Industri Dalam Negeri

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penegakan hukum barang impor ilegal dan narkotika guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal yang merugikan.

#planetantara
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
DPR Nilai Pemberian SHGB Pesisir Tangerang Ilegal: Menteri ATR/BPN Akan Diperiksa

Anggota Komisi II DPR menilai pemberian 263 SHGB di pesisir Tangerang melanggar hukum dan mendesak Menteri ATR/BPN untuk memberikan sanksi tegas serta hadir dalam rapat DPR Kamis ini.

SHGB
DPRD NTB Dukung Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Lombok Tengah

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mendukung penuh pengungkapan kasus narkoba di Lombok Tengah yang melibatkan 25 tersangka dan mendesak pemberantasan narkoba secara masif dan berkelanjutan di seluruh NTB.

konten ai
DPR Desak Penerapan Pertambangan Berkelanjutan di Indonesia

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendesak Indonesia menerapkan pertambangan berkelanjutan dengan prinsip ESG untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

#planetantara
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
Polda Sumut Selidiki Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Kasus Narkoba

Polda Sumut tengah menyelidiki pengakuan bandar narkoba EMS terkait dugaan aliran dana kepada oknum polisi di Polres Labuhanbatu, dengan janji proses hukum sesuai aturan jika terbukti.

konten ai
DPR RI: Hentikan Saling Salahkan, Bencana Banjir Bandar Lampung Butuh Solusi Bersama

Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, meminta semua pihak untuk berhenti saling menyalahkan terkait banjir Bandar Lampung dan fokus pada solusi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai dan relokasi warga.

#planetantara
DPR Buka Peluang Panggil Menteri KKP Terkait Pagar Laut Ilegal di Banten

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mempertimbangkan pemanggilan Menteri KKP untuk menjelaskan pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, yang telah dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat.

Banten
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang
DPRD Jatim Desak Usut SHM 21 Hektare di Laut Sumenep

Wakil Ketua DPRD Jatim meminta BPN mengusut penerbitan SHM atas lahan seluas 21 hektare di laut Sumenep, yang memicu pertanyaan serius soal prosedur dan legalitas, serta berpotensi merugikan nelayan dan lingkungan.

SHM