DPR Komisi X Harap Dosen Tunda Demo, Tukin Sedang Diupayakan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI meminta dosen menunda demo tuntutan tunjangan kinerja (tukin) karena DPR tengah berupaya memperjuangkan pembayarannya kepada pemerintah.
Polemik Tunjangan Kinerja Dosen: DPR Berusaha Cari Solusi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengimbau para dosen dari Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) untuk menahan diri dari rencana demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Imbauan ini disampaikan langsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1). Beliau menegaskan bahwa aspirasi para dosen telah didengar dan Komisi X DPR sedang aktif memperjuangkan pembayaran tunggakan tersebut.
Komisi X DPR RI telah menerima banyak keluhan mengenai keterlambatan tukin dosen melalui berbagai media sosial. Keluhan ini mendorong Komisi X untuk bertindak cepat. "Seluruh medsos anggota Komisi X DPR, pimpinan Komisi X DPR ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tukin," ungkap Esti.
Langkah konkrit yang telah dilakukan Komisi X adalah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menghitung total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran tukin dosen. Anggaran tersebut selanjutnya akan diajukan Kemendikbudristek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jika terjadi kendala dalam proses pencairan anggaran di Kemenkeu, Komisi X DPR siap berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mencari solusi dan memastikan prosesnya berjalan lancar. "Komisi X sudah mengakomodasi itu dan sudah memperjuangkan. Kami akan mempertanyakan langsung kepada Mendikbudristek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, besok (Kamis) mengenai perkembangannya," jelas Esti.
Esti juga menyoroti aspek biaya dan potensi kerugian yang akan ditanggung para dosen jika tetap melakukan demo. Beliau berharap agar para dosen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan ke Jakarta. "Saya justru kasihan kalau dosen-dosen harus demo mengeluarkan biaya yang harus datang ke sini," tambahnya.
Sebelumnya, Adaksi mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di seluruh Indonesia jika pemerintah belum memberikan kepastian pembayaran tukin yang tertunda sejak tahun 2020 hingga Jumat (24/1).
Dengan adanya upaya aktif dari Komisi X DPR RI, diharapkan para dosen dapat mempertimbangkan kembali rencana demonstrasi dan menunggu hasil dari proses yang sedang berjalan. Komisi X berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak dosen dan memastikan pembayaran tukin segera terealisasi.