Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Sri Muryono
S
Reporter Sri Muryono
DPR Minta Pemerintah Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Sengsara Rakyat!

Ketua Komisi V DPR RI meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara
DPR Desak Koordinasi Antar Kementerian Soal Anggaran Haji 2025

Komisi VIII DPR mendesak Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk berkoordinasi dengan Kemenag dan Kemenkeu terkait peralihan anggaran Rp50 miliar pasca efisiensi anggaran haji 2025 yang signifikan.

Sumber Antara
DPR Nilai Manfaat BPKH Rp11,56 Triliun Masih Kurang

Komisi VIII DPR menilai nilai manfaat Rp11,56 triliun dari pengelolaan dana haji oleh BPKH masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan, meskipun dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun.

Sumber Antara
DPR Nilai Manfaat BPKH Rp11,56 Triliun Masih Kurang

Komisi VIII DPR menilai nilai manfaat Rp11,56 triliun dari pengelolaan dana haji oleh BPKH masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan, meskipun dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun.

Sumber Antara
Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

#planetantara
Efisiensi Anggaran Kementerian PKP: Rp1,61 Triliun untuk Perumahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil mengefisiensikan anggaran menjadi Rp1,61 triliun setelah mendapat persetujuan Komisi V DPR, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sumber Antara
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

konten ai
DPR Bahas RUU KUHAP: Perkuat Peran Advokat dan Lindungi Hak Tersangka

Komisi III DPR RI mendorong revisi RUU KUHAP untuk memperkuat peran advokat dan melindungi hak-hak tersangka, menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya peran advokat dalam KUHAP saat ini.

#planetantara
DPR Awasi Kinerja Antara, TVRI, dan RRI Jabar: Optimalkan Peran Media Publik

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk meninjau kinerja Antara, TVRI, dan RRI Jabar, guna memastikan optimalisasi peran media publik milik negara dalam perkembangan bangsa.

#planetantara
DPR Tolak Bentuk Pansus Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Dukung Penuh Kejagung

Komisi XII DPR memutuskan untuk tidak membentuk Pansus terkait dugaan korupsi di Pertamina, mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus tersebut yang ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

#planetantara
DPRD NTB Desak Efisiensi Anggaran Pemprov: Potensi Hemat Rp168 Miliar

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB meminta Pemprov NTB melakukan efisiensi anggaran APBD 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan potensi penghematan mencapai Rp168 miliar lebih.

Sumber Antara
DPR Tekankan Partisipasi Publik dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja rumah tangga dan mendorong pengesahan RUU tersebut.

#planetantara
DPR Minta Prajurit TNI Penyerang Polres Tarakan Dihukum Berat

Anggota Komisi I DPR RI meminta prajurit TNI yang menyerang Polres Tarakan dihukum berat dan menyerukan pentingnya sosialisasi antar aparat keamanan.

#planetantara