DPR Minta Keterbukaan Kasus Penembakan PMI di Malaysia
Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia transparan dalam mengusut penembakan 5 PMI di perairan Malaysia yang mengakibatkan 1 korban jiwa dan 4 luka-luka pada 24 Januari 2024.
Penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh otoritas maritim Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2024, telah menimbulkan keprihatinan Komisi I DPR. Insiden yang mengakibatkan satu korban meninggal dan empat lainnya luka-luka ini mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendesak agar pengusutan kasus penembakan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. Permintaan ini ditujukan baik kepada otoritas Malaysia, khususnya Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), maupun kepada pemerintah Indonesia. Kementerian terkait seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan turut memberikan informasi secara terbuka.
Dave menekankan pentingnya keterbukaan informasi demi menjaga hubungan baik Indonesia-Malaysia. Ia menyatakan, "Kami minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri dan juga dari seluruh pemerintahan Indonesia." Insiden ini, menurutnya, sangat disesalkan dan berpotensi merusak hubungan bilateral kedua negara. Kejelasan informasi menjadi krusial dalam memastikan keadilan bagi para korban.
Komisi I DPR juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap seluruh fakta dan detail insiden tersebut. Pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain: bagaimana kronologi kejadian, apa yang menyebabkan eskalasi hingga terjadi penembakan, dan apakah ada pelanggaran hukum dalam penggunaan kekuatan oleh APMM? "Sejauh mana situasinya, eskalasi setinggi apa, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita," ujar Dave.
Harapannya, investigasi tuntas ini tidak hanya memberikan keadilan kepada korban dan keluarga, namun juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Komisi I DPR meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini penting untuk mencegah munculnya preseden buruk dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden tersebut. "Kami berharap persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi, dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutupi-nutupi kasus yang mengakibatkan orang meninggal," tegas Dave.
Insiden penembakan terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Kelima PMI yang menjadi korban merupakan pekerja migran non-prosedural. Akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia, satu dalam kondisi kritis, dan tiga lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia diharapkan segera bekerja sama untuk mengungkap kebenaran kasus ini secara transparan.
Kejadian ini sekali lagi menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI di luar negeri. Perlunya peningkatan kerjasama antar pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMI serta penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.