DPR Minta Perlindungan untuk PMI Korban Penembakan Malaysia
Wakil Ketua DPR meminta pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum dan medis bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penembakan oleh otoritas Malaysia, serta mendorong penyelidikan atas insiden tersebut.
Tragedi Penembakan PMI di Malaysia: DPR Desak Perlindungan Pemerintah
Insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia telah membuat gempar. Peristiwa yang mengakibatkan satu PMI meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka ini terjadi belum lama ini. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, langsung merespon dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan penuh bagi para korban.
Perlindungan Hukum dan Medis untuk PMI Terluka
Cucun menekankan pentingnya perlindungan bagi PMI yang tengah dirawat di fasilitas kesehatan Malaysia. Ia meminta pemerintah untuk memastikan pengawasan dan pendampingan hukum bagi para korban. "PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara," tegas Cucun dalam pernyataan resminya di Jakarta. Langkah ini dinilai krusial mengingat para PMI masih berada dalam pengawasan APMM.
Nota Diplomatik dan Koordinasi Antar Kementerian
Dukungan juga diberikan Cucun terhadap langkah KBRI Kuala Lumpur yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Nota tersebut mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Luar Negeri, KBRI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dan atase kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dalam penanganan kasus ini.
Kecaman atas Penggunaan Senjata Api dan Dorongan Pendekatan yang Lebih Lembut
Cucun mengecam keras tindakan APMM yang menggunakan senjata api terhadap warga sipil. Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berlebihan. "Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan," ujarnya. Ia mendorong penggunaan pendekatan yang lebih humanis dan menghindari kekerasan berlebih.
Permasalahan PMI Tidak Resmi dan Terobosan Baru
Di samping itu, Cucun juga menyoroti masalah banyaknya PMI tidak resmi yang rawan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Ia meminta Kementerian PPMI untuk fokus mencari solusi mengatasi masalah ini. Pembentukan Kementerian PPMI dianggap sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi PMI, namun dibutuhkan terobosan lebih lanjut untuk mencegah warga Indonesia bekerja di luar negeri secara ilegal.
Kesimpulan: Perlindungan dan Pencegahan
Kasus penembakan PMI di Malaysia ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Selain memberikan perlindungan bagi korban, pemerintah juga perlu fokus pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Langkah-langkah konkret dan terobosan baru sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak PMI dan mencegah mereka dari eksploitasi serta kekerasan.