DPR RI Awasi Kinerja BUMD Sulawesi Tenggara, Dorong Peningkatan PAD

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi kinerja BUMD dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan dukungan pada BUMD yang sehat dan memberikan pelayanan publik.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi tersebut. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu, 7 Mei 2023, di Gedung Pola Kantor Gubernur Sultra, Kendari. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kesehatan keuangan dan operasional BUMD demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Tim Rombongan Komisi II DPR RI, Bapak Bahtra Banong, menekankan pentingnya pengawasan kinerja BUMD. Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi BUMD yang sehat dan yang memerlukan perbaikan. "Komisi II ke Sulawesi Tenggara dalam rangka mendengarkan aspirasi dan juga pengawasan dana transfer, kedua soal bagaimana BUMD kita ini yang sehat ini harus terus didukung," ujar Bapak Bahtra Banong.

Bapak Bahtra Banong juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sultra, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD. BUMD yang dinilai tidak sehat tetap perlu mendapat perhatian, terutama yang bergerak di sektor pelayanan publik dan penugasan khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Tapi, bagi BUMD-BUMD yang sifatnya pelayanan dan penugasan khusus itu menyangkut hidup orang banyak harus terus kita suport sebagaimana apa yang disampaikan Pak Wagub tadi," tambahnya.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sultra. Bapak Bahtra Banong mengapresiasi kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap PAD dan mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan dukungan dan pelatihan agar SMK dapat meningkatkan kontribusinya.

Selain itu, Bapak Bahtra Banong juga memuji kekompakan pemerintah daerah Sultra dalam upaya percepatan pembangunan. Ia berharap kekompakan ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sultra di masa mendatang. "Saya melihat kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wagub serta seluruh Bupati/Wali Kota sangat kompak di Sultra ini, mudah-mudahan dengan kekompakan itu bisa untuk kemudian melakukan percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara sehingga masyarakat kita bisa sejahtera ke depannya," jelasnya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI. Ia menjelaskan bahwa Gubernur Sultra telah mengambil langkah strategis dengan mendekati para pengelola pertambangan agar mereka memenuhi kewajiban dan berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD. "Sehingga, PAD naik pasti pelayanan terhadap penambang juga bisa maksimal. Saya kira itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Ir. Hugua.

BUMD memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Kunjungan Komisi II DPR RI ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mengawasi dan mendukung kinerja BUMD di daerah.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti pendekatan kepada pengelola pertambangan untuk meningkatkan PAD, menunjukkan upaya proaktif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan kunjungan Komisi II DPR RI untuk mendorong peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Ke depan, diharapkan akan ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja BUMD. Hal ini akan memastikan BUMD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Kesimpulannya, kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Tenggara merupakan langkah penting dalam mengawasi kinerja BUMD dan mendorong peningkatan PAD. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya ini dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.