DPR RI Tinjau Jalan Terendam Banjir Konawe Utara, Usulan Pembangunan Jembatan Rp60 Miliar

Wakil Ketua Komisi V DPR RI meninjau jalan terendam banjir di Konawe Utara dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan baru senilai Rp60 miliar.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama Kepala BWS Sulawesi IV, Agus Safari, Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, dan Bupati Konawe Utara, Ikbar, meninjau jalan yang terendam banjir di Desa Sambandete, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada 10 April. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur vital yang terdampak banjir. Banjir tersebut telah mengakibatkan terputusnya akses jalan dan menimbulkan berbagai kesulitan bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi dampak banjir dengan menyediakan transportasi pincara gratis dan bantuan sembako.

Ridwan Bae menegaskan komitmennya untuk menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian PUPR agar proyek jalan penghubung diprioritaskan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. "Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementerian PUPR. Meski saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, kita tetap upayakan agar proyek jalan penghubung bisa diprioritaskan tahun ini," tegasnya. Kunjungan ini menandai langkah nyata pemerintah pusat dalam merespon bencana alam yang berdampak pada infrastruktur.

Bupati Konawe Utara, Ikbar, menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani banjir, terutama terkait keterbatasan kewenangan akibat perubahan peraturan perundang-undangan. Ia mengusulkan pembangunan kembali kolam retensi di Kecamatan Oheo sebagai solusi pengendalian banjir dan menawarkan dukungan penuh Pemda terhadap rencana tersebut. Selain itu, Ia juga menyinggung soal penyesuaian tarif pincara setelah mendapat penolakan dari masyarakat.

Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan penghubung sempat terhenti karena pemutusan kontrak pada tahun 2021, namun kini telah tuntas secara hukum. "Alhamdulillah, pada 9 Januari 2025 kami telah memenangkan gugatan terkait proyek tersebut," ujarnya. Pihaknya telah menyelesaikan desain pembangunan jembatan sepanjang 745 meter dengan total anggaran Rp60 miliar. Pembangunan jembatan ini akan diusulkan melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2026 dan 2027.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah akses jalan yang terputus akibat banjir. Proyek ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana dan meningkatkan konektivitas daerah. Proses hukum yang telah selesai membuka jalan bagi realisasi pembangunan jembatan tersebut.

Dengan adanya dukungan dari DPR RI dan Kementerian PUPR, diharapkan pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Konawe Utara dalam meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian daerah. Keberhasilan penyelesaian masalah hukum proyek ini menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Konawe Utara.

Usulan Bupati Konawe Utara untuk membangun kembali kolam retensi di Kecamatan Oheo mendapat perhatian serius. Kolam retensi ini diharapkan dapat menampung debit air sungai saat musim hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Pembangunan kembali kolam retensi ini merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Konawe Utara.

Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah banjir dengan berbagai upaya, termasuk penyediaan transportasi alternatif dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Namun, keterbatasan kewenangan menjadi kendala dalam melakukan intervensi langsung terhadap normalisasi sungai. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan solusi jangka panjang ini.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan masalah banjir di Konawe Utara dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan sumber daya air yang baik menjadi kunci dalam penanggulangan bencana alam ini. Semoga usulan pembangunan kolam retensi dapat segera direalisasikan untuk mencegah banjir di masa mendatang.

Kesimpulannya, kunjungan Komisi V DPR RI ke Konawe Utara merupakan langkah penting dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana banjir. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat Konawe Utara.