DPR RI Usut Kasus Calon Polwan Anak Nelayan NTT yang Diduga Digugurkan

Komisi III DPR RI menindaklanjuti aduan terkait dugaan pengguguran Lasmini, calon Polwan anak nelayan NTT yang dinyatakan tidak memenuhi syarat secara tiba-tiba oleh Mabes Polri setelah sebelumnya dinyatakan lolos di Polda NTT, memicu pertanyaan transpar

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, turun tangan menyelidiki pengaduan soal Lasmini, calon Polisi Wanita (Polwan) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga ‘digugurkan’ dari proses rekrutmen Mabes Polri. Lasmini, anak seorang nelayan, dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah sebelumnya lolos seleksi di Polda NTT. Kejadian ini terjadi di Jakarta pada tanggal 30 Januari.

Aduan tersebut akan disampaikan hingga ke Kapolri. Menurut Lallo, terdapat kejanggalan dalam proses rekrutmen tersebut. Prosesnya dinilai tidak transparan dan terdapat indikasi penyimpangan prosedur. Komisi III akan menindaklanjuti aduan ini, termasuk meneruskannya ke As SDM Polri, Kapolri, Wakapolri dan Irwasum.

Lasmini, yang telah dinyatakan lulus di Polda NTT dan dikirim ke Mabes Polri untuk pendidikan, tiba-tiba dinyatakan tak memenuhi syarat. Padahal, ia telah memenuhi semua persyaratan, termasuk tes kesehatan. Ini menjadi pertanyaan besar, mengingat biasanya tes kesehatan dilakukan sebelum tes lainnya.

Lebih mengejutkan lagi, Lasmini merupakan satu-satunya calon Polwan yang mewakili NTT dalam rekrutmen tersebut. Kejanggalan ini semakin mempertegas dugaan adanya ketidaktransparanan dalam proses seleksi. Apakah proses ini memang dilakukan secara transparan, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab pihak berwenang.

Perwakilan keluarga Lasmini, Al-Ma’rif, mengungkapkan telah mengantongi bukti-bukti yang menunjukkan Lasmini digugurkan secara sepihak. Keluarga berharap kasus ini dapat mengungkap praktik-praktik yang tidak adil dalam rekrutmen Polri dan slogan 'tidak tajam ke bawah tidak tumpul ke atas' benar-benar dijalankan. Mereka menginginkan kejelasan atas pengguguran Lasmini.

Pihak keluarga meyakini bahwa keputusan tersebut dapat dibantah dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Mereka berharap adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen anggota Polri. Proses rekrutmen yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen Polri. Hal ini perlu diusut tuntas untuk memastikan proses rekrutmen Polri berjalan sesuai aturan dan tanpa diskriminasi. Penyelidikan DPR RI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Lasmini.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen anggota kepolisian agar tetap bersih dan adil. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Hasil investigasi dari DPR RI ini dinantikan publik untuk melihat perkembangan selanjutnya.