DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 19 Februari 2025 - Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disahkan, membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu poin pentingnya adalah pembatalan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi. Langkah ini disambut positif oleh Komisi X DPR RI, yang berfokus pada pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungan penuh terhadap revisi tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berkonsentrasi pada tugas utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). "Komisi X menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola pertambangan, namun tetap dapat menerima manfaat atas pengelolaan tambang batubara," ujar Hetifah dalam keterangan resminya.

Dengan tidak lagi terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, perguruan tinggi diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan energi mereka secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di bidang pendidikan dan teknologi.

Transparansi dan Keadilan dalam Penyaluran Manfaat

Meskipun perguruan tinggi tidak lagi mengelola tambang, revisi UU Minerba memastikan mereka tetap menerima manfaat dari sektor pertambangan. Namun, Komisi X menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam mekanisme penyaluran manfaat tersebut. "Manfaat dari pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta harus dipastikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan perguruan tinggi," tegas Hetifah. Ia menambahkan, "Jadi, bukan hanya menjadi sumber pendapatan tanpa relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi."

Komisi X mendorong pemerintah untuk segera menetapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran dana dari sektor pertambangan kepada perguruan tinggi. Sistem ini harus memastikan dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat luas, serta mendukung penelitian dan pengembangan di bidang-bidang yang relevan.

Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi revisi UU Minerba ini. Pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme penyaluran dana yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Hetifah meminta perguruan tinggi untuk tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut agar tidak bertentangan dengan visi pendidikan berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kesimpulan

Revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan langkah progresif yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mekanisme penyaluran manfaat yang transparan dan akuntabel, revisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan tinggi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komisi X DPR RI akan terus mengawasi implementasi revisi UU Minerba ini untuk memastikan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

#konten ai
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

#konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

#konten ai
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

#konten ai
Kemendikbudristek Tunggu Arahan Soal Kampus Kelola Tambang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunggu arahan pemerintah dan DPR terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, kebijakan yang muncul dari revisi RUU Minerba.

Pendidikan
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

#konten ai
Muhammadiyah Desak Kejelasan Aturan Kampus Kelola Tambang

PP Muhammadiyah mendorong DPR untuk memperjelas aturan terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, khususnya soal syarat dan kemampuan kampus.

UU Minerba