DPR Siap Bahas RUU PPRT Sebagai 'Hadiah May Day': Usulan Serikat Buruh Terjawab?

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan rencana pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai kado May Day, menjawab aspirasi serikat buruh yang juga menuntut pengesahan RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan kabar gembira bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, DPR RI akan segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pengumuman ini disampaikan Dasco setelah melakukan silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Keputusan ini, menurut Dasco, telah disetujui oleh seluruh Pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pembahasan RUU PPRT diharapkan menjadi 'hadiah' dari DPR bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini telah berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. "Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja," ujar Dasco.

Langkah DPR ini mendapat sambutan positif dari berbagai serikat pekerja. Permintaan pengesahan RUU PPRT merupakan salah satu isu utama yang akan disuarakan oleh para buruh dalam peringatan May Day di Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa sekitar 90 persen buruh dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta akan berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Pembahasan RUU PPRT oleh DPR RI menjadi angin segar bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Selama ini, mereka kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari permasalahan upah, jaminan sosial, hingga perlindungan hukum yang masih belum memadai. RUU PPRT diharapkan mampu memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan bahwa tuntutan pengesahan RUU PPRT merupakan salah satu dari enam isu utama yang akan diangkat oleh serikat buruh dalam peringatan May Day. Lima isu lainnya meliputi penghapusan tenaga kerja outsourcing, upah layak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Selain itu, para buruh juga menuntut ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan.

Dengan adanya dukungan dari DPR RI, diharapkan proses pembahasan RUU PPRT dapat berjalan lancar dan segera menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan efektif. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

DPR juga telah memberikan masukan kepada pemerintah setelah menyerap aspirasi dari berbagai kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas untuk mengurangi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. "Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini," kata Dasco.

Meskipun mendapat dukungan dari serikat pekerja dan DPR, pembahasan RUU PPRT tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah mencapai kesepakatan di antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Proses negosiasi dan penyusunan aturan yang komprehensif membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang.

Namun, komitmen DPR untuk membahas RUU PPRT sebagai 'hadiah May Day' menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Semoga proses pembahasan RUU ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan undang-undang yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia.

Semoga dengan adanya RUU ini, pekerja rumah tangga dapat bekerja dengan lebih tenang dan terlindungi, serta mendapatkan upah dan hak-hak yang layak. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Perlindungan pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat. Dengan adanya RUU PPRT, diharapkan Indonesia dapat semakin maju dalam melindungi hak-hak seluruh warganya, termasuk pekerja rumah tangga.

Pembahasan RUU PPRT oleh DPR sebagai wujud apresiasi Hari Buruh Internasional menandai langkah signifikan dalam melindungi pekerja rumah tangga Indonesia. Proses ini, meskipun penuh tantangan, menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi kelompok pekerja yang selama ini rentan.