DPRD Kepri Sidak Proyek Reklamasi Bengkong: Tanggapi Keluhan Nelayan

Anggota DPRD Kepri melakukan sidak proyek reklamasi Bengkong Batam, menanggapi keluhan masyarakat nelayan terkait penyempitan alur sungai yang mengganggu aktivitas dan ekosistem laut.

#planetantara
Anggota DPRD Kepri melakukan sidak proyek reklamasi Bengkong Batam, menanggapi keluhan masyarakat nelayan terkait penyempitan alur sungai yang mengganggu aktivitas dan ekosistem laut. (©© 2025 Antaranews)

Batam, 18 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) langsung turun ke lapangan untuk meninjau proyek reklamasi di Bengkong, Batam. Sidak ini merupakan respons atas keluhan warga, khususnya nelayan, yang menyatakan proyek tersebut telah mempersempit aliran sungai, mengganggu aktivitas mereka.

Tanggapan Cepat DPRD Kepri atas Aspirasi Masyarakat

Ketua DPRD Kepri, Imam Setiawan, memimpin langsung sidak tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merasa terdampak proyek reklamasi. "Kami melihat langsung di lapangan, terutama di parit utama yang menjadi jalur aliran air dari Bengkong A, B, dan C," ujar Imam. Penyempitan parit ini, menurut Imam, berdampak signifikan pada aktivitas nelayan setempat.

Imam menambahkan, "Parit ini merupakan jalur lalu lintas nelayan. Pengerjaan proyek reklamasi telah menyebabkan penyempitan yang cukup signifikan."

Mencari Solusi Bersama

Hasil sidak tersebut mendorong DPRD Kepri untuk meminta penghentian sementara kegiatan proyek reklamasi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan yang melibatkan pengusaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya, mencari solusi yang mengakomodasi keluhan masyarakat dan menyelesaikan masalah penyempitan alur sungai.

Imam menjelaskan rencana tersebut, "Kami akan mengadakan hearing bersama lintas komisi untuk memfasilitasi pertemuan resmi antara nelayan, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, kita bisa menemukan solusi yang adil bagi semua pihak."

Dampak Reklamasi: Lebih dari Sekedar Penyempitan Sungai

Masalah yang ditimbulkan proyek reklamasi ini tidak hanya sebatas penyempitan alur sungai. Syahbandar Pelabuhan Internasional Batam Centre juga mengeluhkan hal serupa. Erik Mario Sihotang, staf Kepala Pos Kesyahbandaran, menyatakan, "Alur pelayaran menjadi sempit, dan ini meningkatkan risiko, terutama saat cuaca buruk."

Sementara itu, Syahrial dari Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) Nelayan Bengkong menambahkan, "Pendangkalan dan penyempitan alur sungai berpotensi menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut. Hal ini mengancam mata pencaharian nelayan karena hasil tangkapan ikan akan menurun."

Kesimpulan: Kolaborasi untuk Solusi Berkelanjutan

Sidak yang dilakukan DPRD Kepri menunjukkan komitmen untuk merespon keluhan masyarakat. Pertemuan yang direncanakan antara berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan kepentingan nelayan, pengusaha, dan kelestarian lingkungan. Proses ini menunjukan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam pembangunan, agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Ranperda Perikanan Sulbar: Dorong Kesejahteraan Nelayan dan Kelola Ekosistem Laut

DPRD Sulbar bahas Ranperda pengelolaan perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, melindungi ekosistem, dan mengatur zona perikanan serta perizinan usaha.

#konten ai
DPRD Kepri Minta Hentikan Aktivitas di Hutan Bakau Pulau Sugi

Ketua DPRD Kepri meminta penghentian seluruh aktivitas di kawasan hutan bakau Pulau Sugi, Karimun, menyusul laporan penjualan lahan tersebut ke perusahaan swasta, guna mencegah dampak lingkungan dan konflik sosial.

#konten ai
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
DPRD Kepri Tinjau Penangkaran Buaya Lepas di Pulau Bulan: Cari Solusi, Bukan Kesalahan

Anggota DPRD Kepri meninjau lokasi penangkaran buaya di Pulau Bulan, Batam, pasca kejadian buaya lepas, guna mencari solusi pencegahan dan memastikan keselamatan warga sekitar.

#konten ai
Kerja Sama Antar-Pemda: Kunci Ketahanan Pangan Batam?

DPRD Batam mendorong kerja sama antar pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Batam, termasuk pendampingan teknologi pertanian dan kemudahan perizinan, guna mengurangi ketergantungan pangan luar daerah dan meningkatkan perekonomian.

#konten ai
Anggota DPRD Kepulauan Selayar Ditetapkan Tersangka Pemalsuan Tanda Tangan

Polres Kepulauan Selayar menetapkan anggota DPRD setempat, AW, sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen pengajuan bantuan alat pertanian, setelah sebelumnya penyelidikan sempat ditunda karena masa Pemilu.

#konten ai
DPRD Kulon Progo Dorong Penanganan Sampah Selesai di Kelurahan

Anggota DPRD Kulon Progo, Pancar Topo Driyo, mendesak pemerintah daerah agar menyelesaikan masalah sampah hingga tingkat kelurahan untuk mencegah TPA Banyuroto cepat penuh dan mengatasi peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan pariwisata.

Sumber Antara
Menteri LHK Segel Reklamasi di Pal Jaya Bekasi: Ancaman Lingkungan dan Hukum

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena diduga melanggar UU PPLH, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan berpotensi pidana.

#konten ai
DPRD Jatim Desak Usut SHM 21 Hektare di Laut Sumenep

Wakil Ketua DPRD Jatim meminta BPN mengusut penerbitan SHM atas lahan seluas 21 hektare di laut Sumenep, yang memicu pertanyaan serius soal prosedur dan legalitas, serta berpotensi merugikan nelayan dan lingkungan.

SHM
Anggota DPR Minta Pengelola KEK Kura-Kura Bali Buka Akses Laut untuk Nelayan

Anggota DPR RI Nyoman Parta meminta pengelola KEK Kura-Kura Bali untuk membuka akses laut bagi nelayan Pulau Serangan yang terhambat oleh pelampung pembatas, dengan alasan laut merupakan wilayah publik.

#konten ai
Pemprov Jabar Usut Pencatutan Nama Warga di Sertifikat Laut Subang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelidiki pencatutan nama warga Subang dalam sertifikat lahan perairan seluas 460 hektare yang diduga terkait rencana reklamasi, memicu protes nelayan setempat.

#konten ai
Pemberdayaan Nelayan Bangka Tengah: Dorong Sektor Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan.

#PemberdayaanNelayan