DPRD NTB Desak Perbankan Perluas QRIS di Desa Wisata: Tingkatkan Kemudahan Transaksi Wisatawan

DPRD NTB mendorong perbankan memperluas penggunaan QRIS di desa wisata untuk memudahkan transaksi wisatawan, mengatasi kendala pembayaran tunai, dan mendorong adaptasi teknologi di UMKM.

Mataram, 02/03 (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak perbankan untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh desa wisata. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah transaksi wisatawan dan mendorong kemajuan ekonomi lokal.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, mengungkapkan keprihatinannya atas terbatasnya akses pembayaran digital di beberapa desa wisata. "Tentunya bagaimana pihak bank untuk mensosialisasikan QRIS terhadap UMKM, karena repot juga (pembayaran tunai)," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Minggu. Pengalaman pribadi Ari yang seringkali kesulitan bertransaksi karena minimnya penerimaan QRIS di lokasi wisata menjadi pendorong utama usulan ini.

Lebih lanjut, Ari menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa wisata. Di era modern, semakin banyak masyarakat yang lebih nyaman dan praktis menggunakan pembayaran digital dibandingkan uang tunai. "Saya kadang (mengajak) ayo makan, ternyata saya tidak bawa uang tunai dan ternyata di sana tidak ada QRIS kan repot kita harus utang. Malu dong kita sudah ajak orang datang ke sini, terus tidak mentraktir," ungkap Ari, menggambarkan tantangan yang dihadapi wisatawan.

NTB memiliki potensi wisata yang besar dengan 275 desa wisata tersebar di delapan kabupaten dan dua kota. Namun, masih banyak desa wisata yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi pembayaran digital, seperti Desa Kebon Ayu di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Desa ini, yang dikenal sebagai kampung budidaya melon modern dengan banyak stan kuliner, masih mengandalkan transaksi tunai.

Perluasan akses QRIS dinilai krusial untuk meningkatkan daya tarik desa wisata dan kenyamanan wisatawan. Dengan kemudahan transaksi, wisatawan akan lebih terdorong untuk berkunjung dan berbelanja di desa wisata, sehingga berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi dan inklusi keuangan.

Data Bank Indonesia per Januari 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS di NTB telah mencapai 481.333 pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp253,70 miliar. Angka ini menunjukkan potensi besar QRIS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di NTB. Namun, perluasan jangkauan QRIS ke seluruh desa wisata masih perlu ditingkatkan.

Selain perluasan infrastruktur, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM juga menjadi kunci keberhasilan implementasi QRIS di desa wisata. Banyak UMKM yang mungkin belum memahami manfaat dan cara penggunaan QRIS. Oleh karena itu, dibutuhkan program edukasi dan pelatihan yang intensif untuk membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital.

Perbankan memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada UMKM. Kerja sama antara perbankan, pemerintah daerah, dan asosiasi UMKM sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan demikian, desa wisata di NTB dapat semakin maju dan berkembang pesat.

Bank Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa kebijakan dan inovasi QRIS diarahkan sebagai pintu masuk ke ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusifitas dan konektivitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penggunaan QRIS di desa wisata NTB dapat semakin meluas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan kepuasan wisatawan.

Kesimpulannya, upaya DPRD NTB mendorong perluasan QRIS di desa wisata merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, mendorong adaptasi teknologi di kalangan UMKM, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah. Sosialisasi dan pendampingan yang intensif dari perbankan dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.