DPRD Nunukan Awasi Distribusi Gas LPG 3 Kg di Perbatasan

DPRD Nunukan turun langsung mengawasi distribusi gas LPG 3 kg di Pulau Sebatik untuk memastikan pendistribusiannya lancar dan merata, mengatasi antrean panjang dan kelangkaan.

Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Firman Latif, Senin (20/1), menyatakan kunjungan lapangan langsung ke Pulau Sebatik guna mengawasi distribusi gas LPG 3 Kg di perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah ini diambil untuk memastikan pendistribusian gas berjalan lancar dan mencapai masyarakat dengan adil.

Tingginya permintaan gas LPG 3 Kg di wilayah tersebut menyebabkan antrean panjang di pangkalan-pangkalan. Firman menekankan pentingnya kelancaran distribusi hingga penjualan agar kebutuhan memasak warga terpenuhi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tertib antri dan hanya menggunakan satu kartu identitas per pembelian untuk pemerataan distribusi.

Lebih lanjut, Firman meminta distributor untuk lebih ketat dalam pencatatan dan pembagian gas. Setiap warga harus mendapatkan jatah sesuai kebutuhan, mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan distribusi. Pemantauan intensif diharapkan memperbaiki sistem distribusi dan mengatasi antrean panjang serta kelangkaan gas.

Komisi II DPRD Nunukan berkomitmen untuk terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, dan Pertamina dalam mencari solusi. Firman menegaskan komitmen mereka untuk memastikan akses mudah dan adil bagi masyarakat terhadap gas LPG. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan adil terhadap gas LPG," tegas Firman.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, Kamis (12/1), juga telah melakukan pemantauan di sebuah pangkalan di Sedadap, Nunukan. Ia menyaksikan antrean panjang warga dari berbagai kelurahan, menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi.

Andi Fajrul Syam menyoroti masalah distribusi gas yang tidak sesuai wilayah. Banyak warga dari luar Kelurahan Mansapa, seperti dari Panamas, Kampung Nelayan, dan Tanjung Harapan, harus antre di pangkalan tersebut karena tidak terdaftar di kelurahan masing-masing. Sistem yang tidak efisien ini memberatkan masyarakat yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan gas LPG.

Ia menyimpulkan perlunya pendistribusian gas yang lebih terarah dan sesuai dengan wilayah kelurahan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi antrean panjang dan memastikan pemerataan distribusi gas LPG 3 kg bagi seluruh masyarakat di Pulau Sebatik. Pengawasan berkelanjutan dari DPRD Nunukan dan kolaborasi dengan pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan ini.