DPRD Pangkalpinang Desak Pemkot Pangkas Kegiatan Seremonial demi Efisiensi Anggaran

DPRD Kota Pangkalpinang meminta Pemerintah Kota mengurangi kegiatan seremonial untuk mengatasi defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mendesak Pemerintah Kota untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Langkah ini diusulkan sebagai upaya efisiensi anggaran, terutama di tengah defisit yang sedang dialami pemerintah daerah. Permintaan resmi ini disampaikan pada Senin, 17 Februari lalu oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza.

Menurut Abang Hertza, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut langkah bijak dari Pemerintah Kota. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Pemkot dan DPRD harus bersinergi dalam mengelola anggaran agar benar-benar optimal untuk kepentingan masyarakat," tegasnya. Salah satu langkah efisiensi yang diusulkan adalah memangkas kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

DPRD menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran pada program-program yang berdampak nyata bagi warga Pangkalpinang. Kesepakatan antara Pemkot dan DPRD untuk meniadakan kegiatan seremonial yang tidak produktif telah tercapai. Fokus kini dialihkan pada program-program yang memberikan hasil dan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu beban besar anggaran tahun ini adalah pendanaan Pilkada ulang Kota Pangkalpinang, yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp30-33 miliar. Untuk mengatasi hal ini, DPRD berencana meminta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kerjasama yang erat antara Pemkot dan DPRD dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan defisit anggaran. Selain itu, DPRD juga akan memanfaatkan jaringan luas Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, di pemerintahan pusat untuk mengusulkan pendanaan infrastruktur strategis. "Kami akan bersinergi dan memanfaatkan hubungan baik ini untuk mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat," tambah Abang Hertza.

Secara keseluruhan, upaya efisiensi anggaran yang diusulkan oleh DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hal krusial agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pangkalpinang. Dengan mengurangi kegiatan yang tidak produktif dan fokus pada program-program prioritas, diharapkan defisit anggaran dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dan Pemkot Pangkalpinang ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. Prioritas pada kebutuhan masyarakat dan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemkot Pangkalpinang, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat lebih efektif dan efisien. Fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup warga Pangkalpinang. Dukungan dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan program-program penting lainnya di Kota Pangkalpinang.