DPRP Papua Pegunungan Usul Prioritaskan CASN untuk Orang Asli Papua

DPRP Papua Pegunungan mengusulkan agar rekrutmen CPNS 2024/2025 diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) yang lahir dan besar di wilayah tersebut guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan menyampaikan harapan agar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) yang lahir dan besar di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gabungan Perubahan DPRP Pegunungan, Danius Wenda, di Wamena pada Senin, 3 Juli 2023.

Wenda menjelaskan bahwa usulan ini muncul sebagai respon terhadap tingginya angka pengangguran di Papua Pegunungan, khususnya di kalangan OAP. Menurutnya, sektor pemerintahan menjadi satu-satunya sumber lapangan pekerjaan yang relatif mudah diakses bagi OAP, mengingat minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan swasta besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia menekankan pentingnya pemerintah pusat dan daerah memberikan kuota 100 persen untuk OAP dalam penerimaan CPNS tahun 2024/2025. Alasannya, perusahaan swasta cenderung merekrut tenaga kerja dari luar Papua, bahkan sering mengabaikan kewajiban corporate social responsibility (CSR) mereka untuk memberdayakan masyarakat lokal. Kondisi ini, menurut Wenda, diperparah dengan anggapan bahwa OAP belum memiliki kemampuan yang memadai, suatu anggapan yang menurutnya keliru.

Sebagai perbandingan positif, Wenda mencontohkan PT Bank Papua yang dinilai konsisten dalam merekrut dan memberdayakan tenaga kerja OAP. Ia berharap perusahaan lain, termasuk BUMN dan BUMD, dapat mencontoh langkah Bank Papua. DPRP Pegunungan, lanjutnya, akan terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Pegunungan agar turut aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Lebih lanjut, Danius Wenda juga menyoroti banyaknya sarjana pengangguran di Papua Pegunungan. Oleh sebab itu, DPRP Pegunungan mendesak pemerintah untuk mencari solusi guna menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif bagi OAP. Wenda berharap, semua pihak dapat membangun pondasi yang baik dalam dunia kerja tanpa diskriminasi untuk mencegah kesenjangan sosial.

Wenda juga memberikan ancaman tegas bahwa jika perusahaan-perusahaan tidak mau turut serta membantu tenaga kerja OAP, maka DPRP akan mengevaluasi izin usaha mereka. Hal ini menunjukkan komitmen DPRP Pegunungan dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Secara keseluruhan, usulan prioritas rekrutmen CASN untuk OAP ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan DPRP Pegunungan terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan OAP dan minimnya kesempatan kerja di sektor swasta. DPRP berharap langkah ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi OAP dalam pembangunan di Papua Pegunungan.