DTKS Resmi Dihapus, Indonesia Gunakan DTSEN untuk Data Kesejahteraan Sosial
Menteri Sosial Gus Ipul mengumumkan penghapusan DTKS dan penggantiannya dengan DTSEN, data tunggal nasional untuk program sosial dan ekonomi Indonesia.
Madiun, 21 Februari 2025 - Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan era baru dalam pencatatan data kesejahteraan sosial di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) resmi dihapus dan digantikan oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul dalam sebuah dialog bersama pilar sosial se-eks Keresidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Perubahan besar ini ditandai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025. Inpres ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam penguatan data nasional, menciptakan data tunggal yang komprehensif dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dengan DTSEN, penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat akan lebih tepat sasaran dan terukur.
"Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang menyangkut seluruh penduduk. DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan," tegas Gus Ipul. Keputusan ini menandai tonggak sejarah baru dalam penyempurnaan sistem data kependudukan Indonesia, menuju sistem yang lebih akurat dan terintegrasi.
DTSEN: Data Tunggal untuk Indonesia yang Lebih Berkeadilan
Dengan DTSEN, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program sosial dan ekonomi. Data yang akurat dan terintegrasi akan memastikan bantuan tepat sasaran, mengurangi potensi penyimpangan, dan meningkatkan transparansi. DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia, mulai dari lapisan termiskin hingga terkaya, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan data, baik penambahan, penghapusan, maupun perbaikan, dapat dilakukan melalui dua jalur: jalur formal dari pemerintah daerah dan jalur partisipasi masyarakat. "Kalau pendamping sosial melihat ada data yang tidak sesuai, wajib untuk segera menyanggah. Validitas data adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya. Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data dalam DTSEN.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap kebijakan. Data yang keliru, menurut Presiden, dapat berdampak langsung pada penerima manfaat, sehingga akurasi data menjadi prioritas utama dalam implementasi DTSEN.
Perubahan Paradigma dalam Kebijakan Sosial: Dari Social Protection ke Empowerment Heavy
Selain perubahan data, Mensos Gus Ipul juga menyampaikan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. "Selama ini, kita berat di social protection. Presiden menginginkan ada keseimbangan dengan empowerment heavy, agar masyarakat bisa naik kelas," jelasnya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang turut hadir dalam dialog tersebut.
Agus Jabo menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial dalam mendorong kemandirian penerima bantuan. "Pendamping PKH khususnya, harus mendorong setiap penerima manfaat agar berdaya, dan tidak berlama-lama menerima bantuan sosial," katanya. Pendekatan empowerment heavy ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri, bukan hanya sekedar menerima bantuan.
Wamensos menambahkan bahwa tugas pilar-pilar sosial ke depan adalah mendorong perubahan cara berpikir penerima manfaat agar mampu keluar dari kemiskinan. Dengan pendekatan pemberdayaan yang lebih kuat, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan produktif.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data
Kementerian Sosial mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data DTSEN. Pelaporan perubahan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat atau melalui platform digital yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan data DTSEN selalu akurat dan up-to-date.
Dialog bersama pilar sosial se-eks Keresidenan Madiun dihadiri oleh 457 pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi. Turut mendampingi Mensos dan Wamensos, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, perwakilan kepala OPD, serta jajaran Dinsos setempat. Dengan DTSEN, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.