LIVE

E-Voting: Solusi Perbaiki Kinerja Demokrasi Indonesia?

Pakar menyoroti potensi e-voting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan mengurangi hambatan partisipasi, intervensi ilegal, dan meningkatkan efisiensi.

politik
Pakar menyoroti potensi e-voting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan mengurangi hambatan partisipasi, intervensi ilegal, dan meningkatkan efisiensi. (©© 2025 Antaranews)

E-voting, atau pemungutan suara elektronik, diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja demokrasi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Prof. Saiful Mujani, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat diwawancarai ANTARA pada Senin, 20 Januari 2024.

Menurut Prof. Mujani, sistem e-voting menawarkan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, e-voting memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa batasan ruang dan waktu yang ketat seperti sistem konvensional. Ini berarti warga yang tinggal jauh dari tempat pemungutan suara (TPS), atau memiliki mobilitas tinggi, tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Keuntungan kedua, e-voting berpotensi mengurangi intervensi ilegal dalam pemilu. Sistem yang transparan dan terintegrasi dapat meminimalisir kecurangan dan memastikan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan harapan Komnas HAM yang merekomendasikan e-voting sebagai pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Selain itu, e-voting juga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Proses penghitungan suara dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga hasil pemilu dapat diketahui lebih cepat. Efisiensi ini berkontribusi pada peningkatan kinerja demokrasi secara keseluruhan.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu pada 15 Januari 2024 di Jakarta, menekankan pentingnya e-voting bagi pekerja migran yang kesulitan pulang ke daerah asal untuk memberikan suara. Beliau menyoroti bagaimana sistem saat ini menyulitkan mereka untuk menggunakan hak pilih, merupakan sebuah permasalahan yang krusial untuk segera diatasi.

Agar e-voting dapat diimplementasikan, Prof. Mujani menyarankan perlunya payung hukum yang mengatur penggunaan sistem tersebut dalam pemilu. Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Proses legislasi ini menjadi langkah krusial untuk mewujudkan rencana implementasi e-voting di masa mendatang.

Kesimpulannya, e-voting menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada pemilih, mengurangi potensi kecurangan, dan meningkatkan efisiensi, sistem ini dapat memperkuat kinerja demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan persiapan yang matang.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
E-Voting di Pemilu 2029: Perlu Kajian Holistik dan Uji Coba Bertahap

Pengamat menyoroti perlunya kajian menyeluruh tentang infrastruktur, keamanan siber, literasi digital, dan regulasi sebelum menerapkan e-voting di Pemilu 2029, serta mengusulkan uji coba bertahap.

Sumber Antara
Ambang Batas Parlemen: Antara Demokrasi Inklusif dan Efektivitas Pemerintahan

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden disambut baik, namun wacana serupa untuk parlemen menimbulkan pro-kontra di kalangan politisi dan masyarakat sipil.

#planetantara
Polarisasi Partai Politik di Indonesia: Analisis Terbaru dari UI

Analis politik UI memprediksi polarisasi partai politik di Indonesia akan tetap tinggi, menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial.

konten ai
Polarisasi Partai Politik di Indonesia: Analisis Terbaru dari UI

Analis politik UI memprediksi polarisasi partai politik di Indonesia akan tetap tinggi, menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial.

konten ai
E-Voting di Pemilu 2029: Usulan Tekan Biaya dan Gaet Pemilih Milenial

Anggota DPR mengusulkan e-voting pada Pemilu 2029 untuk memangkas biaya penyelenggaraan dan menarik minat pemilih muda, khususnya generasi Z dan milenial, namun perlu kajian matang terkait keamanan siber.

Sumber Antara
Pelantikan Serentak Kepala Daerah: Percepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Pelantikan serentak kepala daerah terpilih di Indonesia pada Februari 2025 diharapkan mempercepat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat otoritas presiden dalam konteks demokrasi.

Pilkada2024
AHY Pastikan Demokrat Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo Demi Rakyat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan dukungan penuh partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

#planetantara
Eddy Soeparno: Keterlibatan Perempuan, Kunci Demokrasi Berkualitas

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik sebagai kunci terciptanya demokrasi yang berkualitas dan inklusif, serta mendorong PAN untuk lebih banyak mencalonkan perempuan dalam Pemilu 2024.

konten ai
Pilkada: Arah Kepemimpinan Daerah di Ujung Tanduk, Perlu Revisi UU Partai Politik?

Sekretaris BSKDN Kemendagri sebut pilkada krusial tentukan arah kepemimpinan daerah; pakar soroti peran partai politik dan teknologi dalam mewujudkan pilkada yang efektif, efisien, dan demokratis.

#planetantara
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

konten ai
Koalisi Permanen: Harapan Persatuan Elite Politik Indonesia

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menilai gagasan koalisi permanen sebagai harapan untuk memperkuat persatuan elite politik di tengah sistem demokrasi Indonesia yang unik.

#planetantara
Bawaslu: Perkuat Demokrasi Indonesia di Luar Tahapan Pemilu

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam memperkuat demokrasi Indonesia, tidak hanya selama tahapan pemilu, tetapi juga di masa non-tahapan melalui konsolidasi dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

konten ai
Digitalisasi: Kunci Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pertanahan Indonesia

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya optimalisasi digitalisasi dalam kebijakan pertanahan Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan, sekaligus mencegah praktik mafia tanah.

konten ai