Kalsel Gandeng ULM, Siap Dirikan BUMD Pangan Atasi Inflasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan ULM dan Bank Indonesia untuk mendirikan BUMD Pangan guna mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok.
Banjarmasin, 11 Maret 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengambil langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi dengan menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalsel. Kolaborasi ini difokuskan pada pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang menangani sektor pangan.
Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menstabilkan harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel, Muhidin, menegaskan pentingnya BUMD Pangan sebagai instrumen efektif dalam pengendalian harga. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau pada Senin lalu di Banjarmasin, saat menerima buku kajian BUMD Pangan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, Muhammad Handry Imansyah.
Langkah ini merupakan respon terhadap fluktuasi harga yang berdampak pada daya beli masyarakat. Dengan adanya BUMD Pangan, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terjaga dengan lebih baik. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan inflasi di Kalimantan Selatan.
BUMD Pangan: Solusi Mengatasi Inflasi di Kalsel
Kepala KPwBI Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi, menjelaskan peran krusial BUMD Pangan sebagai perantara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. BUMD ini akan bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan harga tetap terjangkau.
Kajian yang telah disusun oleh Guru Besar Ekonomi ULM Banjarmasin telah mengidentifikasi enam potensi komoditi yang akan ditangani oleh BUMD Pangan. Komoditi tersebut meliputi beras, cabai, bawang merah, ikan gabus (lokal), dan ikan peda. Pemilihan komoditi ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pokok masyarakat dan potensi produksi lokal.
BUMD Pangan tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga sebagai off taker. Artinya, BUMD akan membeli hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan secara langsung dari para petani dan nelayan. Skema ini diharapkan dapat menjamin harga jual yang layak bagi para produsen dan mencegah kerugian akibat fluktuasi pasar.
Dengan adanya Jukung Pangan yang telah beroperasi di pasar-pasar tradisional, diharapkan distribusi pangan dapat menjangkau hingga ke tingkat konsumen terkecil. Hal ini memperkuat rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, memastikan ketersediaan dan aksesibilitas bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.
Strategi Terintegrasi untuk Ketahanan Pangan Kalsel
Pendirian BUMD Pangan merupakan bagian dari strategi terintegrasi Pemprov Kalsel dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Kerja sama dengan ULM menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan keahlian akademis dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Buku kajian yang diserahkan kepada Gubernur Kalsel menjadi acuan penting dalam perencanaan dan implementasi BUMD Pangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek-aspek penting, mulai dari perencanaan bisnis hingga strategi pemasaran.
Keberhasilan BUMD Pangan sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Pemprov Kalsel, ULM, KPwBI Kalsel, dan para pelaku usaha di sektor pangan harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya.
Dengan adanya BUMD Pangan, diharapkan Kalsel dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait dapat menghasilkan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat.
