Efisiensi Anggaran 2025: Antisipasi Dampak terhadap Pekerja dan Ekonomi

Jamsos Institute meminta pemerintah mengantisipasi dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja dan ekonomi, terutama potensi PHK massal dan penurunan daya beli masyarakat, sementara pemerintah menyatakan komitmen untuk mencegah PHK honorer.

Jakarta, 15 Februari 2025 - Efisiensi anggaran senilai Rp306,69 triliun yang diinstruksikan Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jamsos Institute, misalnya, menyoroti potensi masalah serius yang bisa muncul akibat kebijakan ini.

Direktur Eksekutif Jamsos Institute, Andy William Sinaga, mengungkapkan keprihatinan atas potensi pengurangan pekerja secara masif. "Jamsos Institute mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi. Antisipasi ini dinilai krusial untuk mencegah dampak negatif yang meluas.

Jamsos Institute memprediksi penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak utama efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan potensi kehilangan pekerjaan atau PHK, terutama di sektor jasa perhotelan yang telah mengalami penurunan okupansi akibat kebijakan pemerintah sebelumnya. "Hal tersebut akan membuat supply chain dalam bisnis jasa perhotelan akan terkena dampak. Mau tidak mau mereka akan melakukan pengurangan pekerja atau PHK," jelas Andy.

Lebih lanjut, Jamsos Institute memperkirakan ribuan pekerja honorer di pemerintah pusat dan daerah akan kehilangan pekerjaan karena kontrak kerja yang tidak diperpanjang. Mayoritas pekerja ini sudah berkeluarga, sehingga PHK akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Situasi ini diperparah dengan potensi degradasi program kerja kementerian yang berdampak langsung pada masyarakat akar rumput, seperti program infrastruktur, pertanian, dan bantuan UMKM.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada PHK tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). "Akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/ lembaga (K/L) itu, agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencegah PHK honorer. "PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” tegas Sri Mulyani. Sebagai solusi jangka pendek, Jamsos Institute menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan proaktif menyediakan layanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena dampak efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran pemerintah merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sangatlah krusial. Pemerintah perlu memastikan langkah-langkah efisiensi dilakukan secara terencana dan terukur, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi kekhawatiran dan membangun kepercayaan.