Efisiensi Anggaran: Dorong Sektor Produktif, Bukan Sekadar Pemangkasan

Anggota DPR RI Hendry Munief menekankan pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM, perindustrian, dan pariwisata, bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Anggota DPR RI, Hendry Munief, memberikan penafsiran penting terkait instruksi ini. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan, melainkan harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk mendukung peningkatan sektor produktif di Indonesia.

Menurut Hendry Munief, anggota Komisi VII DPR yang membidangi UMKM, perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, instruksi efisiensi ini sejalan dengan visi Indonesia yang lebih maju dan mandiri. "Yang kita maknai kebijakan Presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya maka beliau menginstruksikan agar adanya efektivitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan," jelasnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama dari kebijakan efisiensi anggaran adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif. UMKM, perindustrian, dan pariwisata, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran yang telah diefisiensikan. Dengan demikian, geliat ekonomi di sektor-sektor tersebut diharapkan semakin meningkat.

Hendry Munief juga mengingatkan pentingnya pengelolaan UMKM di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian ekonomi global mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan dan melindungi UMKM. "Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil dikhawatirkan membahayakan UMKM ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Terlebih, adanya ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, hingga perekonomian global yang tidak menentu," ujarnya.

Selain UMKM, sektor perindustrian juga mendapat sorotan. Hendry menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan di sektor ini, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, menjaga iklim investasi, serta pengembangan IKM (industri kecil menengah) dan industri digital. Semua ini, menurutnya, krusial bagi perekonomian nasional.

Hendry meminta kementerian/lembaga terkait untuk tidak salah menafsirkan instruksi presiden. Ia menjelaskan bahwa terdapat 16 item yang dapat diatur ulang anggarannya. Hasil efisiensi, tegasnya, harus diarahkan untuk menggeliatkan sektor produktif, merampingkan birokrasi, dan pada akhirnya mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto. "Di situ jelas apa-apa saja yang boleh diatur ulang anggarannya, ada 16 item, maka kita minta dari hasil efisiensi sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi," tuturnya.

Program pemerintah selama ini, menurut Hendry, telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Efisiensi anggaran diharapkan dapat memperkuat dan memperluas program-program tersebut, sehingga dampak positifnya lebih terasa bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga investasi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah, harus diimplementasikan dengan tepat sasaran. Fokus pada peningkatan sektor produktif, khususnya UMKM, perindustrian, dan pariwisata, menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini penting untuk memastikan agar Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi negara maju.