Ekonomi Hijau: Peluang Kesejahteraan Buruh dan Tantangan Transisi di Indonesia

Ekonomi hijau di Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan buruh melalui perluasan lapangan kerja ramah lingkungan, namun membutuhkan strategi transisi yang adil dan holistik.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Indonesia tengah menghadapi peluang besar dalam menciptakan kesejahteraan buruh melalui implementasi ekonomi hijau. Hal ini dibahas dalam Conference of the Parties (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024. Mengapa? Karena ekonomi hijau menawarkan green jobs, lapangan kerja yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Bagaimana? Dengan memperluas dan memperkuat green jobs, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di tengah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.

Namun, tantangannya kompleks. Meskipun sektor-sektor seperti pengadaan listrik menunjukkan peningkatan upah signifikan (10,91 persen), sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memiliki upah rendah. Selain itu, sektor-sektor inti green jobs seperti pengelolaan air dan limbah justru mengalami penurunan upah. Ini menunjukkan disparitas upah yang perlu diatasi.

Artikel ini akan membahas peluang dan tantangan ekonomi hijau di Indonesia, fokus pada kesejahteraan buruh, serta peran pemerintah dalam memastikan transisi yang adil dan berkelanjutan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi acuan utama dalam analisis ini.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki rata-rata upah buruh terendah kedua, yaitu Rp2.407.712. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin mencatatkan peningkatan upah tertinggi (10,91 persen) mencapai Rp4.832.177. Ini menunjukkan potensi besar green jobs di sektor energi terbarukan, namun juga ketidakmerataan upah di sektor-sektor lain yang terkait dengan lingkungan.

Sektor treatment air, limbah, dan pengolahan sampah, yang merupakan sektor inti green jobs menurut ILO, justru mengalami penurunan upah sebesar 6,50 persen. Kondisi ini menyoroti perlunya intervensi pemerintah untuk meningkatkan upah dan daya saing di sektor-sektor krusial ini. Peningkatan kualitas upah dan green skills menjadi kunci keberhasilan transisi hijau.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa transisi ke ekonomi hijau tidak boleh mengorbankan pekerja di sektor-sektor tradisional. Daerah yang bergantung pada ekonomi ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan monokultur membutuhkan strategi transisi yang bertahap dan sensitif terhadap konteks sosial ekonomi lokal. Program pelatihan green skills sangat penting untuk membekali pekerja dengan keterampilan baru yang dibutuhkan di sektor hijau.

Green jobs tidak hanya tentang menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga mentransformasikan pekerjaan yang sudah ada agar lebih ramah lingkungan. Sektor konstruksi dapat beralih ke green building, sementara sektor transportasi dapat beralih ke sistem angkutan publik berbasis energi bersih. Potensi green jobs sangat luas, mencakup sektor informal hingga industri besar, asalkan ada komitmen kebijakan dan investasi yang memadai.

Keterlibatan pekerja dan serikat buruh sangat penting dalam transisi hijau yang adil. Partisipasi aktif pekerja dalam perumusan kebijakan sangat diperlukan agar green jobs tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga menjamin kesejahteraan pekerja. Platform dialog sosial antara pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan pekerja harus diperkuat.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam pengawalan implementasi green jobs. Perbaikan kualitas upah, peningkatan green skills, dan perumusan kebijakan yang tepat sangat penting. Dukungan finansial dari pemerintah dan swasta juga dibutuhkan untuk riset dan investasi dalam pengembangan green jobs. Dengan kebijakan berbasis data dan riset yang tepat, ekonomi hijau dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan lingkungan. Namun, transisi ini membutuhkan strategi yang holistik, adil, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah memegang peran kunci dalam memastikan transisi yang sukses dengan kebijakan yang tepat, investasi yang memadai, dan dialog sosial yang efektif.