Empat Tantangan Utama Penyusunan RPJMD Pasca Pilkada 2024

Guru Besar Unand jabarkan empat tantangan utama penyusunan RPJMD pasca Pilkada 2024, meliputi penyesuaian RPJPD, justifikasi target, perumusan strategi, dan optimalisasi sumber daya, yang berpotensi terjadi di seluruh Indonesia.

Padang, 18 Februari 2024 - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 telah usai, dan kini tantangan baru muncul: penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Prof. Werry Darta Taifur, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, mengidentifikasi empat tantangan besar yang akan dihadapi kepala daerah terpilih dalam proses ini. Tantangan ini bukan hanya masalah lokal, melainkan berpotensi terjadi di seluruh Indonesia, mengingat banyaknya kepala daerah baru yang dilantik.

Tantangan pertama terletak pada penyesuaian rencana. Tidak semua poin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi 2025-2045 dapat langsung diterapkan dalam RPJMD 2025-2029. Begitu pula, tidak semua RPJMD provinsi otomatis menjadi rujukan bagi kabupaten/kota. Proses penyelarasan ini membutuhkan analisis mendalam dan pertimbangan yang matang agar kebijakan yang dihasilkan selaras dan efektif.

Proses ini membutuhkan ketelitian dan perencanaan yang matang. Kepala daerah perlu memastikan bahwa rencana pembangunan di tingkat daerah selaras dengan visi pembangunan nasional, sekaligus memperhatikan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang.

Tantangan kedua terkait justifikasi target. Tim penyusun RPJMD harus mampu memberikan alasan yang kuat dan terukur atas target pembangunan yang ditetapkan. Alasan tersebut harus didukung oleh teori dan data empiris agar target tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Target yang tidak terukur dan tidak realistis akan sulit dicapai dan hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Menentukan target yang realistis dan terukur merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Tim penyusun perlu melakukan riset dan analisis yang komprehensif untuk memastikan target yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan potensi daerah. Transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam proses ini agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi jalannya pembangunan.

Tantangan ketiga adalah merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai target pembangunan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan pendapatan per kapita dan peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah. Strategi yang tepat akan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

Perumusan strategi dan kebijakan yang efektif membutuhkan keahlian dan pengalaman. Tim penyusun RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, praktisi, dan masyarakat, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang beragam. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa RPJMD yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tantangan terakhir, dan mungkin yang paling krusial, adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini memerlukan perencanaan yang cermat, pengelolaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat. Sumber daya yang terbatas menuntut penggunaan yang tepat sasaran dan terukur.

Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan transparan. Pemantauan dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Prof. Werry menekankan bahwa tantangan-tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh Sumatera Barat, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Penyusunan RPJMD 2025-2029 diyakini akan lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya, mengingat perlunya penyelarasan dengan visi pembangunan nasional dan sasaran pembangunan yang ditetapkan secara imperatif. Harmonisasi penggunaan ruang wilayah dengan arah pembangunan menjadi solusi yang disarankan untuk mendapatkan RPJMD yang berkualitas.