Gratis PBG, BPHTB, dan PPN untuk MBR: Kebijakan Pro Rakyat dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan keringanan berupa pembebasan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendorong kepemilikan rumah dan mengurangi kemiskinan ekstrem.

Kebijakan Pro Rakyat: Bebas Biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk MBR

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perumahan, mengumumkan kabar gembira bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan untuk rumah MBR. Pengumuman ini disampaikan seusai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. "Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan konkret yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," jelas Maruarar.

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ini?

Pembebasan biaya PBG (sebelumnya IMB) mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Perumahan, PUPR, dan Dalam Negeri) pada 25 November 2024. Hingga saat ini, sekitar 180 kepala daerah telah menerbitkan peraturan daerah yang menetapkan PBG 0 rupiah untuk MBR.

Selain PBG, BPHTB yang sebelumnya 5 persen, kini dihapuskan untuk pembelian rumah oleh MBR. "Biasanya 5 persen, atas arahan Presiden menjadi 0 persen," tegas Maruarar. Begitu pula dengan PPN, untuk rumah dengan nilai hingga Rp2 miliar, juga mendapatkan pembebasan pajak.

Dampak dan Kriteria MBR

Maruarar menekankan bahwa kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam membangun rumah, karena sebelumnya belum ada kebijakan yang memberikan pembebasan biaya sebesar ini. Salah satu kriteria MBR yang ditetapkan adalah penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta segera menerapkan kebijakan PBG 0 persen paling lambat akhir Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Tito memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan secara signifikan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya, Kota Tangerang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

Maruarar juga menanggapi kekhawatiran tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, khususnya MBR. "Masa PAD diambil dari masyarakat berpenghasilan rendah? Justru mereka harus dibantu," tegasnya.

Kesimpulan

Kebijakan penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk MBR merupakan langkah signifikan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pengurangan beban biaya, diharapkan kepemilikan rumah bagi MBR dapat meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.