Gubernur Kaltara Pastikan Tak Ada Pungli di Mal Pelayanan Publik Bulungan

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulungan dan memastikan tidak ada pungli, serta mendorong peningkatan kecepatan layanan dengan perbaikan infrastruktur internet.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, melakukan kunjungan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan pada Rabu, 22 Februari 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar dan bebas dari pungutan liar (pungli).

Dalam peninjauannya, Gubernur Paliwang mengamati langsung proses pelayanan perizinan di MPP. Ia menemukan kendala utama yang memperlambat proses pelayanan yaitu jaringan internet yang kurang optimal. Kecepatan internet yang buruk berdampak signifikan pada waktu penyelesaian perizinan.

Zainal Arifin Paliwang berharap agar perbaikan infrastruktur internet dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Ia menargetkan agar waktu proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dipangkas hingga 10-14 menit, bahkan berharap bisa memecahkan rekor MURI seperti yang dicapai Kabupaten Subang (16 menit). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kaltara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Salah satu fokus utama kunjungan Gubernur adalah memastikan tidak adanya praktik pungli di MPP. Sistem pelayanan yang terintegrasi dan transaksi pembayaran melalui bank diharapkan mampu meminimalisir potensi pungli. Gubernur menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik di MPP Bulungan.

Kepala DPMPTSP Bulungan, Jahrah, menyambut baik kunjungan Gubernur. Ia menilai kunjungan ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk percepatan perizinan. Jahrah juga mengakui kendala jaringan internet sebagai hambatan utama, namun menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) telah ditetapkan untuk meminimalisir dampaknya.

Meskipun ada kendala, terutama terkait kelengkapan berkas perizinan yang diajukan pelaku usaha, MPP Bulungan telah menyediakan sistem antrean digital (argo) untuk mempercepat proses pelayanan. DPMPTSP Bulungan juga berencana untuk menambah fasilitas pendukung guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.

Selain itu, Jahrah berharap MPP Bulungan dapat menjadi pusat layanan terpadu (one stop service) yang tidak hanya melayani perizinan, tetapi juga berbagai jenis pelayanan publik lainnya. Kunjungan Gubernur Kaltara ini turut didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, menunjukkan dukungan penuh terhadap peningkatan kualitas pelayanan di MPP Bulungan.

Kesimpulannya, kunjungan Gubernur Kaltara ke MPP Bulungan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari pungli. Perbaikan infrastruktur dan optimalisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.