Gubernur Papua Ajak Warga Transaksi Non-Tunai, Cegah Uang Palsu dan Tingkatkan Ekonomi

Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengajak masyarakat Papua beralih ke transaksi non-tunai untuk mencegah peredaran uang palsu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tren digitalisasi.

Jayapura, 3 Maret 2025 - Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengimbau masyarakat Papua untuk beralih ke transaksi non-tunai dalam aktivitas sehari-hari. Imbauan ini disampaikan dalam rangka mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan sekaligus mencegah peredaran uang palsu di Provinsi Papua. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Usai membuka kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2025 di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (3/3), Gubernur Limbong menekankan pentingnya penggunaan sistem non-tunai. "Saya minta seluruh masyarakat agar mengutamakan penggunaan non-tunai, karena ini mempermudah transaksi," tegasnya. Ia menambahkan bahwa upaya ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mencegah peredaran uang palsu yang merugikan perekonomian daerah.

Selain mendorong transaksi non-tunai, Gubernur Limbong juga mengajak masyarakat untuk berbelanja dengan bijak dan bertanggung jawab, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. "Dengan meningkatkan kesadaran cinta, bangga, dan paham rupiah, kita akan melancarkan sistem pembayaran dan mendukung aktivitas ekonomi di Bumi Cenderawasih," imbuhnya.

Gubernur Limbong mengakui bahwa meskipun tren digitalisasi pembayaran semakin meluas dengan penggunaan QRIS dan mobile banking, permintaan uang tunai di Papua masih tinggi. Oleh karena itu, ia berharap Bank Indonesia dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat Papua terkait manfaat dan kemudahan transaksi non-tunai agar penggunaannya semakin masif.

Lebih lanjut, Gubernur Limbong memaparkan pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2024 mencapai 4,11 persen (c-to-c), yang didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,22 persen (c-to-c). Kondisi ini menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan dan mobilitas ekonomi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Fitri.

Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, menurut Gubernur, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena peningkatan permintaan barang dan jasa di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, penggunaan transaksi non-tunai diharapkan dapat semakin memperlancar arus ekonomi dan mencegah potensi masalah seperti peredaran uang palsu.

"Untuk itu, pada momentum ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan permintaan barang dan jasa, baik dalam sektor formal maupun informal," kata Gubernur Limbong.

Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami akan mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke non-tunai. Hal ini juga akan membantu meningkatkan keamanan transaksi dan mencegah peredaran uang palsu.

Selain edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara juga perlu digalakkan. Dengan memahami nilai dan fungsi Rupiah, masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan menjaga uang tersebut.

Dengan demikian, upaya bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat Papua sangat penting untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai, mencegah peredaran uang palsu, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bumi Cenderawasih.

Kesimpulannya, upaya Gubernur Papua untuk mendorong transaksi non-tunai merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Komitmen bersama dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.