Gubernur Papua Barat Daya Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Kuatkan Ekonomi Masyarakat

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menginstruksikan pengembangan pangan lokal di enam kabupaten/kota untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayah tersebut untuk mengembangkan pangan lokal. Instruksi ini disampaikan pada Selasa di Sorong, bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Papua Barat Daya.

Menurut Gubernur Kambu, pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan strategis dan program kerja kepala daerah. Beliau menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada beras dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang melimpah. "Kita tidak boleh terus bergantung dengan beras. Banyak potensi pangan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Dengan itu, pangan terpenuhi dan sekaligus ekonomi masyarakat pun meningkat," tegasnya.

Pengembangan pangan lokal, menurut Gubernur, memiliki peran ganda yang krusial: meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan nasional.

Gubernur Kambu berharap agar pengembangan pangan lokal menjadi perhatian utama setiap kepala daerah di Papua Barat Daya. Beliau mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal, seperti pisang, umbi-umbian, dan papeda, sebagai alternatif sumber pangan utama. "Jadi setiap kegiatan pemerintahan maupun non pemerintah diharapkan makanan lokal yang disajikan, seperti pisang, umbi-umbi, papeda (makanan berbahan saku). Ini harus menjadi perhatian," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung penuh pengembangan pangan lokal di setiap daerah melalui alokasi anggaran yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat memastikan implementasi program berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain mendorong pemanfaatan pangan lokal, Gubernur Kambu juga mengakui pentingnya pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan bandara, menjadi prioritas utama guna menjamin konektivitas antar wilayah dan kelancaran distribusi pangan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan program pengembangan pangan lokal. Konektivitas antar wilayah yang baik akan mempermudah aksesibilitas terhadap bahan pangan dari luar daerah, sekaligus menunjang distribusi hasil pertanian lokal ke pasar yang lebih luas. Hal ini akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Gubernur Kambu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengembangan pangan lokal. Kerjasama yang erat akan mempercepat proses implementasi program dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat Papua Barat Daya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan petani lokal, hingga terwujudnya ketahanan pangan yang lebih kuat di wilayah tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Meskipun tetap mengharapkan pasokan pangan dari luar, fokus utama pemerintah provinsi adalah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di Papua Barat Daya.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Dengan memanfaatkan potensi lokal, Papua Barat Daya dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Instruksi Gubernur Papua Barat Daya untuk mengembangkan pangan lokal merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Dukungan pemerintah provinsi melalui alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ini, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya dapat terwujud.