Hanif Faisol Nurofiq Dukung Penyelesaian Peta Jalan Pengelolaan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah, mencontoh Jakarta yang telah menyelesaikannya, guna mengatasi masalah sampah nasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan desakan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menyelesaikan penyusunan peta jalan pengelolaan sampah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin lalu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah beliau memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil menyelesaikan peta jalan tersebut dan menjadikan Jakarta Utara sebagai model implementasinya.

Menurut Menteri Hanif, penyelesaian peta jalan ini sangat penting, terutama karena Jakarta dianggap sebagai barometer dalam mengatasi permasalahan sampah nasional. Keberhasilan Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirator bagi daerah lain di Indonesia. Beliau menekankan bahwa masih banyak daerah yang mengelola tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan cara open dumping atau pembuangan terbuka tanpa adanya upaya pengurangan sampah dari sumbernya atau manajemen untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan.

Kondisi ini, jelas Menteri Hanif, sangat memprihatinkan. Banyak TPA yang kekurangan instalasi pengelolaan air limbah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Resapan air limbah atau leachate dapat mencemari air tanah di sekitar TPA, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian peta jalan pengelolaan sampah menjadi sangat krusial untuk mencegah hal tersebut.

Sebagai contoh, Jakarta, yang menghasilkan 3.171.247 ton sampah pada tahun 2024 dengan rata-rata 8.600 ton per hari, telah menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah. Keberhasilan Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan strategi pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Hanif juga mengingatkan tentang Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Gerakan Sadar Sampah. Surat edaran ini mengimbau para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan kampanye dan program edukasi yang intensif dan sistematis mengenai Gerakan Sadar Sampah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Menteri Hanif memberikan tenggat waktu satu bulan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah untuk segera menyelesaikannya. Beliau berharap dengan adanya peta jalan ini, pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masalah sampah nasional dapat diatasi secara efektif dan efisien.

Penyelesaian peta jalan pengelolaan sampah merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Dengan menjadikan Jakarta sebagai contoh, diharapkan daerah lain dapat segera menyelesaikan peta jalannya dan menerapkan strategi pengelolaan sampah yang lebih baik. Dukungan dari pemerintah pusat dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Indonesia.