Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Tegakkan HAM: Menteri Yusril

Menteri Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam penegakan hukum dan HAM, terutama dalam menangani konflik agraria dan isu HAM di berbagai daerah.

Jakarta, 25 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan dalam acara pembekalan para pemimpin daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (24/2).

Dalam pembekalan tersebut, Menteri Yusril menyoroti keragaman isu hukum di daerah, termasuk hukum konstitusional dan administrasi negara. Ia menegaskan bahwa penyelesaian isu-isu tersebut menjadi tanggung jawab aparatur struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan. "Penyelesaian masalah hukum di daerah, khususnya yang menyangkut HAM, membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya, seperti yang dikonfirmasi pada Selasa (25/2).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya berbagai permasalahan HAM di sejumlah daerah, termasuk di Papua, dan konflik agraria yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Yusril menekankan perlunya pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di daerah.

Dalam pembekalan tersebut, Menteri Yusril memaparkan materi terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan pembangunan di bidang HAM dan hukum. Materi yang disampaikan difokuskan pada aspek-aspek regional, mengingat pentingnya peran pemimpin daerah dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Sebanyak 456 pemimpin daerah mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan di Magelang pada Jumat (21/2) bahwa pembekalan ini bertujuan meningkatkan kepemimpinan para pemimpin daerah. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antarpemimpin daerah untuk mendukung implementasi program pemerintah yang efektif.

Sebelumnya, pada Kamis (20/2), Presiden Prabowo Subianto melantik 961 pemimpin daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pelantikan massal ini melibatkan 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Peristiwa ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia.

Pelantikan serentak ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan daerah, yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembekalan dan pelantikan ini, diharapkan para pemimpin daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu menjaga stabilitas dan keamanan di daerah masing-masing.

Menteri Yusril juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang HAM bagi para pemimpin daerah. Ia berharap para pemimpin daerah dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menegakkan HAM di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berlandaskan HAM.

Dalam konteks konflik agraria, Menteri Yusril mengingatkan pentingnya penyelesaian sengketa tanah secara adil dan bermartabat. Pemerintah harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah tidak melanggar HAM dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang lebih besar di masa mendatang.

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Pembekalan bagi para pemimpin daerah dan pelantikan serentak menandai langkah penting dalam memperkuat kapasitas dan kolaborasi antarpemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.