Hilirisasi Baja: Kunci Menuju Astacita dan Kemajuan Infrastruktur Indonesia

Kementerian PU menyatakan hilirisasi baja nasional sebagai kunci utama keberhasilan Program Astacita Presiden RI, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat industri dalam negeri.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa hilirisasi baja nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan infrastruktur "Astacita" Presiden RI. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian PU, Aisyah Zakiyah, kepada ANTARA di Jakarta pada Selasa, 25 Maret. Kebijakan ini bukan hanya sekadar strategi, tetapi kunci untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang ambisius.

Kebijakan hilirisasi baja sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023. Kedua regulasi ini menetapkan batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk jasa konstruksi sebesar 60-75 persen. Penerapan kebijakan ini memastikan penggunaan baja produksi dalam negeri secara maksimal dalam berbagai proyek infrastruktur strategis.

Proyek-proyek infrastruktur yang dimaksud meliputi pembangunan bendungan, jalan raya, dan sistem pengendalian banjir. Ketiga pilar pembangunan ini menjadi fokus utama dalam percepatan pembangunan nasional, dan hilirisasi baja berperan krusial dalam merealisasikannya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor konstruksi, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian nasional.

Lebih lanjut, kebijakan hilirisasi baja memperkuat konektivitas antar rantai pasok nasional. Penggunaan material lokal yang lebih besar mendorong pertumbuhan industri domestik dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini selaras dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Investasi, yang bertujuan mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan di sektor usaha strategis.

Dengan meningkatkan daya saing industri dalam negeri, hilirisasi baja juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, sebagaimana dicanangkan Presiden, dapat tercapai dengan dukungan kebijakan ini. Peningkatan daya saing ini juga membuka peluang kerja baru dan memperkuat sinergi antar sektor terkait.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut mendukung kebijakan ini. Mereka menyatakan bahwa hilirisasi sektor baja akan meningkatkan daya saing industri kecil menengah (IKM) dalam negeri. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional melalui kontribusi yang lebih besar dari para pengusaha IKM manufaktur.

Penerapan kebijakan hilirisasi baja memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Berikut beberapa poin penting:

• Peningkatan TKDN: Meningkatkan penggunaan material lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
• Pertumbuhan Industri Dalam Negeri: Mendorong pertumbuhan industri baja nasional dan industri terkait lainnya.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
• Penguatan Ekonomi Nasional: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian target PDB.
• Konektivitas Rantai Pasok: Memperkuat konektivitas antar rantai pasok nasional dan meningkatkan efisiensi.

Kesimpulannya, hilirisasi baja nasional merupakan kebijakan strategis yang sangat penting untuk mewujudkan visi pembangunan infrastruktur Astacita dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan industri dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.