Hilirisasi Pertanian: Isu Penting dalam Revisi UU Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI dan ekonom senior mendorong hilirisasi pertanian sebagai kunci peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menjadi fokus utama revisi UU Pangan.

Jakarta, 17 Mei 2024 - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tengah menjadi sorotan, dengan hilirisasi pertanian sebagai isu krusial yang dibahas. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian nasional. Proses pengolahan hasil pertanian menjadi produk pangan bernilai tinggi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Menurut Rina Sa'adah, Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan telah menerima banyak masukan dari akademisi. Salah satu poin penting yang diangkat adalah bagaimana membangun proses hilirisasi sektor pangan yang efektif dan efisien sebagai tolok ukur peningkatan nilai tambah produk pangan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pangan yang lebih berdaya saing.

Selain hilirisasi, revisi UU Pangan juga mencakup berbagai isu penting lainnya. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan akses pupuk bagi petani menjadi fokus utama dalam revisi tersebut. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian diharapkan dapat menghasilkan transfer teknologi dan pengetahuan kepada petani, sehingga meningkatkan inovasi teknologi di sektor pertanian.

Ekonom senior, Bayu Krishnamurti, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya hilirisasi pertanian dan pangan. Ia menekankan perlunya optimalisasi hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Bayu, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada dua faktor utama.

Pertama, dukungan dan peran aktif dari sektor swasta. Investasi swasta sangat dibutuhkan, dan efektivitas investasi tersebut bergantung pada kelembagaan dan infrastruktur yang kondusif. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang menekankan pentingnya iklim investasi yang baik untuk mendorong pertumbuhan industri.

Kedua, proses huluisasi atau pertanian yang selaras dengan karakteristik aktivitas hilir atau industri. Konsistensi mutu dan jumlah produk pertanian harus terjaga, dengan biaya logistik yang kompetitif. Dengan demikian, hilirisasi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Bayu berharap, pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan dan optimalisasi hilirisasi pertanian dan pangan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu dalam pembangunan sektor pertanian, yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Hilirisasi pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan kualitas SDM. Namun, peluang juga terbuka lebar, mengingat potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan permintaan pasar yang tinggi terhadap produk pangan olahan.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain dengan meningkatkan investasi infrastruktur, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, serta mendorong inovasi teknologi di sektor pertanian. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan hilirisasi pertanian.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, hilirisasi pertanian dapat menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Revisi UU Pangan diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan hal tersebut.

Kesimpulannya, revisi UU Pangan dengan fokus pada hilirisasi pertanian merupakan langkah penting dalam memajukan sektor pertanian Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak, hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.