Himperra Apresiasi Kejelasan Kredit Konsumen di SLIK dan Dorong Perluasan Akses Rumah MBR

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya pemerintah memperjelas aturan kredit konsumen di SLIK dan mendorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tangerang, 21 April 2024 (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) memberikan apresiasi positif terhadap langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) yang meminta kejelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aturan kredit bagi calon konsumen dengan riwayat kredit non-lancar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, dalam keterangannya di Tangerang, Senin, menyatakan bahwa SLIK selama ini menjadi kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan perumahan melalui perbankan. Banyak pengembang mengalami kesulitan karena bank enggan menyetujui calon pembeli dengan status kredit non-lancar di SLIK, meskipun aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kualitas kredit tersebut. "Kami berharap ada solusi untuk permasalahan ini," ujar Ari.

Pernyataan ini menekankan pentingnya akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan bagaimana kebijakan pemerintah terkait SLIK dapat berdampak signifikan pada sektor perumahan. Kejelasan aturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan aksesibilitas pembiayaan dan mempercepat terwujudnya program "sejuta rumah" bagi masyarakat Indonesia.

Ari Tri Priyono juga menyambut baik rencana KKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah. Kebijakan ini dinilai akan memperluas peluang MBR untuk memiliki rumah, dengan rentang pendapatan yang lebih luas, yaitu Rp3 juta hingga Rp14 juta. "Kebijakan ini sangat baik," tegasnya.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp8 juta hingga Rp14 juta, agar mereka dapat menikmati insentif bunga murah untuk rumah di kisaran harga Rp185 juta hingga Rp400 juta. Suku bunga KPR yang diusulkan adalah 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku. "Kami yakin banyak yang tertarik," imbuh Ari.

Konsumen milenial, khususnya, diyakini akan tertarik dengan skema ini karena menawarkan angsuran terjangkau, cicilan flat, dan rumah komersial dengan lokasi, desain, dan lingkungan yang lebih baik daripada rumah FLPP. Hal ini menunjukkan Himperra memahami kebutuhan pasar dan berupaya menyediakan solusi perumahan yang sesuai dengan segmen pasar tersebut.

Himperra juga mendukung penuh imbauan pemerintah untuk pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Untuk mewujudkannya, Himperra membentuk Sekolah Himperra untuk meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun rumah MBR yang berkualitas. DPP Himperra juga menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah. Semua upaya ini dilakukan untuk mendukung program "3 juta rumah" Presiden.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota FLPP hingga dua kali lipat, menjadi 440 ribu unit rumah pada tahun 2025. Pemerintah juga akan menyediakan pendanaan rumah komersial dengan harga hingga Rp400 juta dan kuota 100 ribu unit melalui mekanisme pasar. Untuk mendukung program "3 juta rumah", pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas dengan peningkatan kuota FLPP, dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp56,6 triliun.

Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, menyambut baik peningkatan kuota FLPP, namun menekankan pentingnya pengembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan, baik fisik bangunan maupun lingkungan. Peningkatan kuantitas harus diimbangi dengan peningkatan kualitas agar program ini memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Himperra menyambut positif berbagai kebijakan pemerintah terkait perumahan, khususnya yang berkaitan dengan akses pembiayaan bagi MBR dan peningkatan kualitas rumah FLPP. Himperra juga aktif berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan rumah dan mendukung tercapainya program "3 juta rumah" pemerintah.