Ibu Kota Nusantara: Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan infrastruktur di IKN tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, dengan fokus pada pembangunan tahap kedua pada 2025-2028.

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, pada Sabtu (15/2).

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara tetap berjalan dan memasuki fase kedua pada periode 2025-2028," ujar Basuki. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Pembangunan IKN dibiayai sekitar Rp48,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung skema pembiayaan lainnya. Basuki merinci bahwa fase kedua pembangunan IKN akan berfokus pada pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk kantor legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan rencana menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Selain kantor legislatif dan yudikatif yang ditargetkan mulai dibangun April mendatang, pembangunan juga akan mencakup kantor perbankan dan proyek investasi. "OIKN telah merencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi yang akan segera dibangun," jelasnya.

Sementara itu, proyek infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas air minum, jaringan utilitas terpadu, dan terowongan multi utilitas (MUT) masih dalam proses lelang. "Pembangunan infrastruktur akan dilakukan paling lambat setelah Lebaran. Target penyelesaiannya adalah tahun 2026, sehingga perubahan akan terlihat pada tahun 2026 ketika bangunan dan area baru diharapkan muncul," kata Basuki.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025, menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun (sekitar USD18 miliar) pada APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung optimalisasi pelayanan publik. Inpres tersebut mengarahkan berbagai pejabat pemerintah, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Inpres tersebut menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer dana pemerintah pusat ke daerah. Presiden menekankan agar anggaran difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar redistribusi dana ke daerah atau mengikuti pola anggaran tahun lalu.

Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan sesuai rencana. OIKN memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya pada tahap kedua (2025-2028), akan terus berlanjut dengan fokus pada pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik. Dana yang telah dialokasikan dan skema pembiayaan lainnya akan mendukung kelancaran proyek ini. Target penyelesaian infrastruktur publik diproyeksikan pada tahun 2026.