ICMI Lebak Imbau Pejabat Hidup Sederhana, Cegah Korupsi dan Politik Transaksional

ICMI Lebak mengajak pejabat pusat dan daerah untuk hidup sederhana sebagai upaya pencegahan korupsi dan politik transaksional, serta menjadi contoh bagi masyarakat.

Lebak, 8 April 2024 - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak menyerukan imbauan penting kepada para pejabat di pusat dan daerah untuk menerapkan hidup sederhana. Imbauan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan efisiensi anggaran negara dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik. Ketua ICMI Kabupaten Lebak, Ucu Juhroni, menyampaikan pesan tersebut di Lebak, Banten, pada Selasa lalu. Ajakan ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas di kalangan pejabat publik.

Ucu Juhroni menekankan pentingnya hidup sederhana bagi para pejabat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesionalisme. "Jangan sampai jabatan itu dijadikan sebagai alat memperkaya diri," tegasnya. Menurutnya, hidup sederhana merupakan benteng pertahanan terhadap godaan korupsi dan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen untuk hidup sederhana, menurutnya, akan menjadi contoh nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ucu Juhroni menjelaskan bahwa imbauan ini bukan ditujukan untuk menghakimi kepemilikan harta para pejabat. Namun, ia menekankan pentingnya hidup sewajarnya sesuai dengan penghasilan dan jabatan yang diemban. "Kami tidak serta merta menghakimi bahwa harta tidak wajar para pejabat merupakan hasil korupsi. Namun menyarankan agar para pejabat hidup sewajarnya saja," jelas Dosen Universitas Latansa Mashiro Rangkasbitung tersebut. Ia juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah pejabat hidup di luar kewajaran.

Ucu Juhroni juga menyoroti peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi. KPK, menurutnya, harus lebih serius dalam mengontrol perilaku dan gaya hidup para pejabat. Pengawasan yang ketat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Selain peran KPK, Ucu Juhroni juga menekankan perlunya perbaikan mentalitas para pejabat. Sistem yang baik perlu diimbangi dengan mentalitas yang bersih dan bertanggung jawab. Pejabat harus mampu mengontrol diri dan menghindari tindakan yang melewati batas kewajaran.

Ia menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pemimpin dan pejabat yang berintegritas. Masyarakat harus aktif mengawasi dan tidak bersikap permisif terhadap perilaku pejabat yang menyimpang. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah politik transaksional, terutama menjelang Pemilu 2024.

Ucu Juhroni juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat agar tidak bersikap konsumtif. Menurutnya, pemimpin merupakan cerminan dari masyarakatnya. Jika masyarakat konsumtif, maka elitnya pun cenderung akan konsumtif. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai moral harus ditanamkan sejak dini agar tercipta masyarakat yang berintegritas dan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks Pemilu 2024, ICMI Lebak juga mengimbau agar masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh politik transaksional dan memilih pemimpin yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Pemilihan pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen pada kepentingan rakyat sangat penting untuk masa depan bangsa.

Sebagai penutup, Ucu Juhroni berharap imbauan ini dapat direspons positif oleh para pejabat dan masyarakat. Dengan hidup sederhana dan berintegritas, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran serta semua pihak sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.