Ijazah Elektronik di Bengkulu: Dikbud Tunggu Arahan Pusat, Pemkot Larang Penahanan Ijazah

Dinas Dikbud Kota Bengkulu menunggu arahan pusat terkait ijazah elektronik untuk SD dan SMP, sementara Pemkot melarang sekolah menahan ijazah siswa.

Kota Bengkulu, 27 Februari 2025 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait implementasi ijazah elektronik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dikbud Kota Bengkulu, A Gunawan, Kamis lalu. Keputusan ini diambil sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 yang menekankan validitas, akurasi, dan legalitas ijazah.

Meskipun siap menerapkan ijazah elektronik, Dikbud Kota Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan instruksi resmi dari pemerintah pusat. "Kami siap mengikuti kebijakan ini, tetapi masih menunggu petunjuk teknis dan instruksi resmi dari pusat. Pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem ini sangat penting sebelum diterapkan di tingkat daerah," jelas Gunawan. Penerapan yang matang sangat penting untuk menghindari kendala administrasi bagi peserta didik, terutama terkait aksesibilitas dan keabsahan dokumen.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan instruksi resmi dan juknis, Dikbud Kota Bengkulu akan segera melakukan penyesuaian dan melaksanakan kebijakan tersebut. Gunawan berharap penerapan ijazah elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pendidikan, serta mengurangi risiko pemalsuan ijazah. "Dinas Dikbud Kota Bengkulu akan menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan. Kami berharap kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi siswa serta pihak sekolah," tambahnya.

Selain menunggu arahan pusat terkait ijazah elektronik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang melarang sekolah menahan ijazah siswa SD, SMP, dan SLBN sederajat dengan alasan apapun. Hal ini berdasarkan Surat Instruksi Wali Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025. "Berdasarkan instruksi Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi sekolah dilarang keras menahan ijazah, sebab ijazah merupakan hak siswa setelah selesai mengenyam pendidikan," tegas Gunawan.

Larangan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait praktik penahanan ijazah oleh beberapa sekolah dengan alasan administrasi. Kebijakan ini sejalan dengan program utama Pemkot Bengkulu yaitu pendidikan gratis, sehingga tidak boleh ada siswa yang kesulitan mendapatkan hak pendidikannya karena masalah administrasi. Wali Kota Bengkulu terpilih, Deddy Wahyudi, menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata dan tanpa hambatan birokrasi.

Dikbud Kota Bengkulu berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik. Pihaknya akan melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah di Kota Bengkulu. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan ijazah mereka tepat waktu dan tanpa hambatan. Dengan demikian, diharapkan proses administrasi pendidikan di Kota Bengkulu menjadi lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Dikbud Kota Bengkulu:

• Menunggu arahan dan juknis dari pemerintah pusat terkait ijazah elektronik.
• Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Kota Bengkulu terkait larangan penahanan ijazah.
• Melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik.
• Memastikan proses administrasi pendidikan menjadi lebih efisien dan transparan.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para siswa dan orang tua dalam mengakses ijazah dan mengurangi potensi permasalahan administrasi di masa mendatang. Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan setiap siswa mendapatkan hak pendidikannya secara penuh.