Imigrasi Denpasar Periksa WNA Bangladesh Diduga Langgar Izin Tinggal

Kantor Imigrasi Denpasar memanggil seorang WNA Bangladesh karena diduga melanggar izin tinggal dengan bekerja sebagai sopir pariwisata di Bali setelah videonya viral di media sosial.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh berinisial MMF tengah menjadi sorotan Kantor Imigrasi Denpasar. MMF diduga melanggar izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai sopir pariwisata. Pemanggilan resmi telah dilakukan pada Minggu, 19 Januari 2024, setelah beredarnya video yang memperlihatkan MMF menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar.

Kepala Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Pihaknya belum memberikan detail lebih lanjut mengenai pemeriksaan, namun proses penyelidikan telah dilakukan oleh petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Penyelidikan yang dilakukan inteldakim ini bermula dari video viral di media sosial yang memperlihatkan MMF sedang bekerja.

Berdasarkan data Imigrasi, MMF memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) jenis penyatuan keluarga (C317) yang berlaku hingga 8 Februari 2025. ITAS ini disponsori oleh istrinya yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Penting untuk dipahami bahwa ITAS jenis ini melarang pemegangnya untuk bekerja di Indonesia. Izin ini hanya diperbolehkan untuk tujuan bergabung dengan keluarga.

Durasi ITAS penyatuan keluarga, seperti yang dimiliki MMF, dapat diberikan selama 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. Namun, dalam video yang beredar di Facebook pada Jumat, 17 Januari 2024, terlihat MMF menjemput wisatawan asing dari Pakistan di Pelabuhan Sanur. Beberapa warga sekitar tampak mempertanyakan aktivitas MMF di Pelabuhan Sanur.

Dalam video tersebut, MMF terlihat mengenakan kaos berwarna merah muda dan topi. Meskipun MMF mengaku hanya menjemput teman dan bukan bekerja, wisatawan Pakistan yang dijemput justru menyatakan dijemput oleh seorang sopir. Walaupun MMF dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, kemampuan berbahasanya masih belum lancar. Ketidakjelasan pernyataan MMF ini menambah keraguan atas klaimnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Pemerintah Indonesia memiliki aturan yang ketat terkait izin kerja bagi WNA. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada pendeportasian atau sanksi hukum lainnya. Kasus MMF menjadi contoh nyata pentingnya pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian.

Proses pemeriksaan terhadap MMF saat ini sedang berjalan. Hasil dari pemeriksaan akan menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh pihak Imigrasi Denpasar. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang sangat krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia.