Indonesia Dorong Biofarmasi Kelautan untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia gencar mempromosikan pemanfaatan biofarmasi laut untuk industri kesehatan, kosmetik, dan makanan fungsional, demi ketahanan farmasi nasional dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Jakarta, 16 Februari 2024 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mendorong pemanfaatan biofarmasi kelautan dalam industri kesehatan, kosmetik, dan makanan fungsional. Langkah ini memanfaatkan kekayaan sumber daya laut dan perikanan Indonesia yang melimpah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan ketahanan farmasi nasional sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir yang terlibat dalam rantai pasok bahan baku obat alami. "Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah yang dapat dikembangkan menjadi biofarmasi, seperti spirulina, minyak ikan, albumin, squalene, dan ekstrak teripang," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Manoppo menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan manfaat jangka panjang. KKP, sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas biofarmasi nasional.

Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan mikroalga spirulina untuk mendukung ketahanan obat dan kosmetik berbasis alam di Klaten, Jawa Tengah. Pengembangan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Miftahul Huda, menyoroti nilai strategis pengembangan spirulina dan phycocyanin bagi industri farmasi dan kosmetik. Ia melihat potensi besar UMKM untuk berperan aktif dalam rantai pasok, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, KKP telah meluncurkan program kemitraan yang menghubungkan UMKM di sektor biofarmasi dengan perusahaan berskala besar, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

KKP juga terus memperkuat ekosistem biofarmasi nasional melalui kerangka kerja regulasi, program dukungan bisnis, dan kolaborasi dengan akademisi dan pelaku industri. "Upaya ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mendukung kemandirian farmasi berbasis sumber daya laut Indonesia," kata Huda.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, sehingga menyimpan potensi besar untuk pengembangan biofarmasi. Berbagai jenis alga, ikan, dan biota laut lainnya mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Pengembangan biofarmasi dari sumber daya laut ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar berbagai pihak, pengembangan biofarmasi kelautan di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaya saing.

Ke depan, perlu adanya peningkatan riset dan inovasi untuk menemukan dan mengembangkan lebih banyak lagi senyawa bioaktif dari sumber daya laut. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kapasitas SDM di bidang biofarmasi kelautan agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing di pasar internasional.

Pemanfaatan biofarmasi kelautan merupakan langkah strategis Indonesia untuk meningkatkan ketahanan farmasi nasional dan memberdayakan masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi dan inovasi, potensi sumber daya laut Indonesia dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.