Indonesia Percepat Pengiriman PMI, Tekan Migrasi Ilegal

Pemerintah Indonesia memangkas prosedur pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi hak-hak PMI serta meningkatkan devisa negara.

Jakarta, 25 April 2024 - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengumumkan langkah signifikan dalam memangkas prosedur pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Langkah ini bertujuan utama untuk mencegah praktik pengiriman PMI ilegal yang merugikan banyak pihak.

Pemangkasan prosedur ini dipicu oleh fakta bahwa proses yang sebelumnya memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan mendorong banyak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk memilih jalur ilegal melalui calo. Hal ini tentu berisiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan CPMI tersebut. Dengan mempercepat proses, pemerintah berharap dapat menarik minat CPMI untuk menggunakan jalur resmi dan terlindungi.

Keputusan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi PMI dan peningkatan kontribusi devisa negara dari sektor migrasi. Presiden menekankan dua hal utama: memastikan PMI terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia (human trafficking); serta meningkatkan devisa negara melalui remitansi PMI.

Salah satu fokus utama dari pemangkasan prosedur ini adalah percepatan pengurusan dokumen. Proses yang sebelumnya berbelit dan memakan waktu lama kini akan disederhanakan. Menteri Karding menegaskan, "Dulu, saat masih di Kementerian Ketenagakerjaan, ada proses siap kerja yang bisa memakan waktu dua hingga tiga bulan. Di kementerian saya sekarang, prinsipnya adalah cepat tapi tetap aman." Percepatan ini diharapkan dapat mengurangi daya tarik jalur ilegal yang seringkali menawarkan proses yang lebih cepat, namun dengan risiko yang jauh lebih besar.

Dengan memangkas birokrasi yang berbelit, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan CPMI terhadap jalur resmi pengiriman PMI. Proses yang lebih cepat dan mudah diakses akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para CPMI yang ingin bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pengiriman PMI ilegal. Dengan mengurangi hambatan dalam jalur resmi, diharapkan semakin sedikit CPMI yang tergoda untuk menggunakan jalur ilegal yang penuh risiko.

Pemangkasan prosedur pengiriman PMI ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi para pekerja migran maupun bagi perekonomian Indonesia. Dengan semakin banyak PMI yang menggunakan jalur resmi, pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri.

Selain itu, peningkatan jumlah PMI yang menggunakan jalur resmi juga akan berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Remitansi dari PMI merupakan sumber devisa yang cukup signifikan bagi Indonesia, dan dengan mempermudah proses pengiriman, diharapkan jumlah remitansi tersebut dapat meningkat.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang berkomitmen dalam melindungi hak-hak pekerja migrannya. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perdagangan manusia dan memastikan keselamatan para PMI.

Menteri Karding menambahkan, "Kalau kita tetap pakai gaya lama, yang prosesnya berbulan-bulan, orang enggak akan tertarik lewat jalur resmi." Pernyataan ini menegaskan pentingnya perubahan sistem untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi para pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, pemangkasan prosedur pengiriman PMI ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia, mencegah praktik ilegal, dan meningkatkan kontribusi devisa negara. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan.