Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

Jakarta, 30 Januari 2024 - Pembahasan revisi Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi memperoleh izin tambang tengah menjadi sorotan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis lalu.

Puan menjelaskan DPR berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk memberikan masukan terkait revisi UU ini. "Saling mendengarkan dan memberikan masukan sangat penting. DPR juga wajib memberikan tanggapan atas seluruh masukan yang diterima," tegas Puan. Transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi prioritas untuk menghindari misinterpretasi.

DPR berupaya mencegah munculnya kecurigaan publik terhadap revisi UU Minerba, khususnya terkait isu pemberian izin tambang kepada kampus. "Jangan sampai belum apa-apa kita saling curiga. Mari kita bicarakan bersama poin-poin pentingnya. Semoga kita menemukan jalan tengah agar revisi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambah Puan. Proses diskusi dan negosiasi yang terbuka diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodir berbagai kepentingan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka peluang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan UKM, selain badan usaha atau ormas keagamaan. Hal ini tertuang dalam penambahan Pasal 51A pada UU Minerba. Pasal tersebut mengatur prioritas pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi, pertimbangan pemberian WIUP, dan ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51A ayat (1) secara spesifik menyatakan prioritas pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi. Ayat (2) menjelaskan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, sementara ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Langkah DPR ini diawali dengan persetujuan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Januari 2024. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR RI. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya, DPR menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Minerba. Pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, asalkan prosesnya transparan dan akuntabel. DPR berharap revisi ini akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.