LIVE

Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 30 Januari 2024 - Pembahasan revisi Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi memperoleh izin tambang tengah menjadi sorotan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis lalu.

Puan menjelaskan DPR berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk memberikan masukan terkait revisi UU ini. "Saling mendengarkan dan memberikan masukan sangat penting. DPR juga wajib memberikan tanggapan atas seluruh masukan yang diterima," tegas Puan. Transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi prioritas untuk menghindari misinterpretasi.

DPR berupaya mencegah munculnya kecurigaan publik terhadap revisi UU Minerba, khususnya terkait isu pemberian izin tambang kepada kampus. "Jangan sampai belum apa-apa kita saling curiga. Mari kita bicarakan bersama poin-poin pentingnya. Semoga kita menemukan jalan tengah agar revisi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambah Puan. Proses diskusi dan negosiasi yang terbuka diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodir berbagai kepentingan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka peluang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan UKM, selain badan usaha atau ormas keagamaan. Hal ini tertuang dalam penambahan Pasal 51A pada UU Minerba. Pasal tersebut mengatur prioritas pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi, pertimbangan pemberian WIUP, dan ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51A ayat (1) secara spesifik menyatakan prioritas pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi. Ayat (2) menjelaskan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, sementara ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Langkah DPR ini diawali dengan persetujuan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Januari 2024. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR RI. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya, DPR menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Minerba. Pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, asalkan prosesnya transparan dan akuntabel. DPR berharap revisi ini akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

RUU Minerba
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
DPR Harap Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus Berdampak Positif

Anggota DPR RI Muh Haris berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kemajuan lembaga tersebut, dengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

DPR
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara