Jatim Tambah Sub Pangkalan LPG: Jamin Ketersediaan dan Stabilitas Harga Gas Melon
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penambahan sub pangkalan LPG 3 kg untuk menstabilkan harga dan ketersediaan gas melon di pasaran, sekaligus mempermudah pengawasan distribusi.
Surabaya, 5 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi mendukung penambahan jumlah sub pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga gas melon di pasaran, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur.
Menjamin Ketersediaan Gas Melon di Jawa Timur
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, melalui Kepala Dinas Aris Mukiyono, menyatakan bahwa penambahan sub pangkalan LPG 3 kg akan memperbaiki alur distribusi. Dengan begitu, lonjakan harga di tingkat pengecer dapat dihindari. "Dengan banyaknya sub pangkalan di seluruh kabupaten/kota, pemerintah lebih mudah mengontrol harga dan ketersediaan LPG di lapangan," ujar Aris dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Kemudahan akses masyarakat terhadap LPG 3 kg menjadi manfaat lain dari penambahan sub pangkalan ini. Selain itu, pengawasan penjualan agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) juga akan lebih efektif. Aris mencontohkan, "Harga di pangkalan Rp18.000, tetapi di pengecer bisa naik hingga Rp27.000. Ini memberatkan masyarakat. Pemerintah ingin harga gas melon terkontrol dan tidak menjadi beban warga."
Dukungan Pemda dan Persyaratan Menjadi Sub Pangkalan
Pemprov Jatim berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi sub pangkalan gas LPG, terutama dalam hal perizinan. "Ini membutuhkan fasilitasi, terutama terkait perizinan di tingkat daerah," tambah Aris. Para pengecer yang berminat harus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Syarat administrasi yang dibutuhkan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Meskipun Kementerian ESDM melaporkan stok LPG 3 kg aman, kelancaran distribusi tetap menjadi prioritas. "Stok boleh penuh, tetapi jika distribusi tersendat, tetap masalah bagi masyarakat. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Pemda agar distribusi berjalan lancar," tegas Aris. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden
Langkah Pemprov Jatim ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam penjualan gas LPG 3 kg. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden terkait perubahan pola distribusi gas subsidi 3 kg. Kementerian ESDM kemudian diminta memproses administrasi agar pengecer dapat menjadi sub-pangkalan, sehingga harga jual ke masyarakat tetap terjangkau.
Kesimpulan
Penambahan sub pangkalan LPG 3 kg di Jawa Timur merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga gas melon. Kerja sama antara Pemprov Jatim, Pemda, Pertamina, dan para pengecer sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi yang lancar, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gas LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau dan sesuai HET.