Jembatan Mahakam I Samarinda Rusak Ditabrak Tongkang, Kementerian PUPR Turun Tangan
BBPJN Kaltim meminta Kementerian PUPR meneliti kerusakan Jembatan Mahakam I Samarinda pasca-tabrakan dengan tongkang, yang berpotensi menyebabkan pergeseran pondasi dan kerusakan struktur.
Kecelakaan yang melibatkan sebuah tongkang bermuatan kayu dan Jembatan Mahakam I di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 16 Februari 2025, telah mengakibatkan kerusakan pada struktur jembatan vital tersebut. Akibatnya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kalimantan Timur telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan keamanan dan kestabilan jembatan tersebut. Permintaan tersebut diajukan mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan pada pilar jembatan yang diduga mengalami pergeseran pondasi.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 BBPJN Kaltim, Akmizal, menyatakan bahwa surat permohonan telah diajukan dan saat ini menunggu disposisi dari Kementerian PUPR. "Kami sudah bersurat, tinggal tunggu disposisi. Mudah-mudahan minggu ini kalau cepat lebih baik karena ini yang ditunggu masyarakat," ujarnya di Samarinda, Rabu. Kecepatan penanganan kasus ini sangat diharapkan mengingat pentingnya Jembatan Mahakam I bagi mobilitas masyarakat Samarinda.
Investigasi yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kerusakan yang terjadi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Proses investigasi ini memiliki urgensi tinggi karena jembatan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya.
Penyelidikan Menyeluruh Jembatan Mahakam I
Investigasi yang akan dilakukan oleh tim ahli dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) akan mencakup tiga aspek utama. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek geometrik jembatan, perilaku dinamis jembatan, dan struktur jembatan itu sendiri. Penelitian ini diproyeksikan akan memakan waktu kurang lebih dua minggu dan selama proses tersebut, Jembatan Mahakam I akan ditutup sementara untuk keamanan.
Akmizal menjelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi struktur jembatan akan dilakukan secara komprehensif oleh tim ahli setelah melakukan peninjauan lapangan. "Selain itu, perlu dievaluasi struktur jembatan ini komprehensif, perlu dilakukan oleh tim setelah turun dari lapangan. Kita harapkan hasilnya lebih baik dan masyarakat bisa memanfaatkan kembali jembatan kita," tambahnya. Tim ahli akan menentukan batasan toleransi yang masih dapat diterima oleh jembatan berdasarkan standar yang berlaku. Detail standar tersebut akan dijelaskan lebih lanjut setelah hasil penelitian lapangan diperoleh.
Selama proses investigasi, masyarakat diimbau untuk bersabar. Setelah penelitian lapangan selesai, masih dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mengolah data dan menghasilkan kesimpulan akhir mengenai kondisi jembatan. "Saya kira masyarakat dapat bersabar. Setelah ahli selesai melakukan penelitian yang diperkirakan perlu waktu dua minggu, maka perlu lagi beberapa hari untuk mengolah hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan akhir akan kondisi jembatan," kata Akmizal.
Selain penelitian, penggantian fender yang rusak juga menjadi prioritas. Fender merupakan komponen penting yang melindungi pilar jembatan dari benturan langsung dengan kapal yang melintas di bawah jembatan. Kerusakan fender ini perlu segera diperbaiki untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Klaim Asuransi dan Opsi Perbaikan
BBPJN juga telah mengajukan klaim kepada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Terdapat dua opsi yang ditawarkan: pihak penabrak membayar ganti rugi ke kas negara dan perbaikan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, atau pihak penabrak membangun kembali jembatan dengan arahan dari Kementerian PUPR. Kedua opsi ini akan dipertimbangkan berdasarkan hasil investigasi dan pertimbangan teknis lainnya.
Proses perbaikan Jembatan Mahakam I diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan cepat sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jembatan tersebut dengan aman dan nyaman. Kerja sama antara BBPJN, Kementerian PUPR, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan proses perbaikan berjalan efektif dan efisien.