Kaltim Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Tingkatkan Kemantapan Jalan hingga 85 Persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan dana Rp2,6 triliun pada 2025 untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi hingga 85 persen, dengan fokus pada sejumlah wilayah prioritas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran yang signifikan, yaitu sekitar Rp2,6 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi hingga mencapai 85 persen, naik dari angka 82 persen saat ini. Program ini difokuskan pada peningkatan aksesibilitas jalan di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa angka Rp2,6 triliun masih dalam proses penyesuaian dan ditargetkan rampung pada Maret 2024. Ia menekankan bahwa program ini merupakan prioritas utama Pemprov Kaltim untuk memastikan konektivitas antar wilayah berjalan lancar. Program ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, untuk pemerataan akses jalan di seluruh wilayah provinsi.

"Anggaran yang disiapkan di bidang Bina Marga untuk jalan dan jembatan di tahun 2025 adalah sekitar Rp2,6 triliun. Namun, angka ini masih dilakukan penyesuaian yang ditargetkan rampung Maret ini," ujar Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Rabu (05/03).

Pemprov Kaltim memprioritaskan peningkatan kemantapan jalan di beberapa wilayah. Kutai Timur (Kutim), Berau, jalur Marangkayu-Bontang, dan Kubar-Mahulu menjadi fokus utama pembangunan jalan. Peningkatan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mengambil alih status jalan pesisir Marangkayu-Bontang Selatan dari pemerintah kabupaten, sehingga perbaikan jalan tersebut dapat segera dilakukan.

Selain fokus pada peningkatan kemantapan jalan, Pemprov Kaltim juga memperhatikan kondisi jalan di daerah-daerah yang sulit diakses. Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan akses jalan di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah 3T. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah-daerah yang masih tertinggal.

"Insya Allah, nanti semaksimalnya kita akan kerjakan di tahun ini," demikian Rudy Mas'ud.

Selain fokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, Pemprov Kaltim juga tengah menyelesaikan pembangunan Gedung Pandurata Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie. Pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Setelah pembangunan fisik selesai, pihak rumah sakit akan melengkapi gedung tersebut dengan alat kesehatan dan perabot yang dibutuhkan.

Proyek ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya gedung perawatan baru, diharapkan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan memadai bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Pembangunan gedung ini juga sejalan dengan upaya Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Alokasi anggaran Rp2,6 triliun oleh Pemprov Kaltim untuk peningkatan kemantapan jalan hingga 85 persen pada tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan infrastruktur di Kalimantan Timur. Fokus pada wilayah prioritas dan komitmen untuk pemerataan akses jalan di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T, menandakan upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Selain itu, pembangunan Gedung Pandurata Perawatan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie menunjukkan perhatian Pemprov Kaltim terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.