Kapolres Grobogan Minta Maaf, Oknum Polisi Interogasi Berlebihan Warga Pencari Bekicot

Kapolres Grobogan meminta maaf atas tindakan interogasi berlebihan yang dilakukan anggotanya terhadap seorang pencari bekicot yang dituduh mencuri, dan oknum polisi tersebut kini telah ditahan.

Seorang warga Grobogan, Jawa Tengah, berinisial K, yang berprofesi sebagai pencari bekicot, menjadi korban interogasi berlebihan oleh oknum anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Geyer, Aipda IR. Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025 ini, sempat direkam dan viral di media sosial, menimbulkan reaksi publik dan kecaman atas tindakan tidak profesional tersebut. Insiden ini bermula dari kecurigaan terhadap K sebagai pelaku pencurian mesin pompa dan solar yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Namun, setelah penyelidikan, K terbukti tidak bersalah dan telah dilepaskan.

Menanggapi kasus ini, Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Pernyataan maaf tersebut disampaikan pada Senin, 10 Maret 2025 di Grobogan. Kapolres mengakui bahwa tindakan Aipda IR telah melanggar prosedur dan kode etik kepolisian. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mendengar kronologi kejadian secara menyeluruh dan berkomitmen untuk memproses oknum anggota tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Kejadian ini menjadi sorotan karena video interogasi yang beredar memperlihatkan Aipda IR melakukan interogasi dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi. K dituduh dan dibentak tanpa bukti yang kuat, bahkan diduga mengalami penganiayaan fisik saat dibawa ke Polsek Geyer. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang humanis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

AKBP Ike Yulianto memastikan bahwa Aipda IR telah ditahan dan sedang menjalani proses pemeriksaan etik oleh Propam (Profesi dan Pengamanan). Proses hukum ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kapolres menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Proses pemeriksaan etik tersebut akan melibatkan sejumlah saksi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap Aipda IR. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pelatihan dan pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Penting untuk memastikan seluruh anggota memahami dan menaati standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas, khususnya dalam hal interogasi dan penyelidikan. Pelatihan yang memadai diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak profesional dan melanggar hak asasi manusia.

Kejadian ini telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan warga Grobogan. Banyak yang menyayangkan tindakan Aipda IR dan menuntut agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat penting, dan kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.

Publik berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di internal kepolisian. Penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan etika profesi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga yang menjadi korban tindakan represif aparat penegak hukum. Masyarakat harus berani melapor dan mengadukan setiap pelanggaran yang terjadi agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Permintaan maaf Kapolres Grobogan dan penahanan Aipda IR merupakan langkah awal yang penting dalam menyelesaikan kasus ini. Namun, proses hukum yang transparan dan adil serta evaluasi internal yang komprehensif tetap diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang humanis dan beradab.