Karantina Papua Barat Daya Musnahkan Komoditas Ilegal: Cegah Penyakit Menular!

Balai Karantina Papua Barat Daya musnahkan 4 jenis komoditas ilegal tanpa dokumen kesehatan, cegah penyakit menular hewan dan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Papua Barat Daya mengambil tindakan tegas untuk mencegah penyebaran penyakit hewan karantina (HPHK) di Provinsi Papua Barat Daya. Pada tanggal 27 Februari 2025, sebanyak empat jenis komoditas yang masuk tanpa dokumen kesehatan resmi dimusnahkan. Langkah ini diambil setelah adanya koordinasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap komoditas ilegal yang masuk tanpa dokumen, khususnya di Pelabuhan Laut Sorong.

Kepala Karantina Papua Barat Daya, Sugeng Prayogo, menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan wujud nyata komitmen Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam melindungi masyarakat dari risiko penyebaran penyakit yang dapat merugikan kesehatan dan perekonomian. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk Dinas Pertanian Kota Sorong, untuk memastikan setiap pemasukan komoditas sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Misalnya Dinas Pertanian Kota Sorong harus memastikan setiap rekomendasi pemasukan menjadi perhatian ke depannya," jelasnya.

Meskipun komoditas yang dimusnahkan bukan termasuk jenis yang dilarang, ketidaklengkapan dokumen kesehatan menjadi alasan utama tindakan tegas ini. Sugeng Prayogo berharap tindakan ini dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Barantin, Sahat Panggabean, yang menekankan pentingnya sistem pertahanan hayati atau biodefense melalui penerapan biosekuriti untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Proses pemusnahan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan tidak ada risiko penyebaran penyakit. Ayam dan burung disembelih terlebih dahulu sebelum dibakar bersama telur, hati ampela, dan dikubur. Komoditas yang dimusnahkan terdiri dari 60 kilogram hati ampela, satu ekor ayam, 384 kilogram telur ayam, dan dua ekor burung merpati. Semua komoditas tersebut telah ditahan oleh petugas Karantina Papua Barat Daya di Pelabuhan Laut Sorong sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2025.

Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum, Kristiyani Dwi Marsiwi, menjelaskan kronologi penahanan komoditas tersebut. Penahanan dimulai dari satu ekor ayam pada 30 Januari, delapan karton telur ayam pada 31 Januari, dua ekor burung merpati pada 7 Februari, dan 60 kg hati ampela ayam pada 17 Februari. Sesuai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pemilik diberikan waktu tiga hari kerja untuk melengkapi dokumen. Namun, karena tidak ada upaya pelengkapan dokumen, tindakan pemusnahan dilakukan sesuai Pasal 48 ayat (1) huruf c.

Tim Gakkum Karantina Papua Barat Daya memberikan pembinaan kepada pemilik barang agar kejadian serupa tidak terulang. Kristiyani menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk mencegah masuknya HPHK dan menjaga Papua Barat Daya tetap bebas dari penyakit menular seperti flu burung, penyakit mulut dan kuku (PMK), demam babi Afrika, dan penyakit menular lainnya. "Patuhi peraturan yang berlaku, bersama kita dapat mencegah HPHK dan menjaga Papua Barat Daya tetap bebas dari flu burung, penyakit mulut dan kuku, demam babi Afrika, serta penyakit menular lainnya," harapnya.

Keberhasilan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan karantina di Papua Barat Daya sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Karantina Papua Barat Daya secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian Kota Sorong, untuk memastikan pengawasan yang optimal. Kerja sama ini sangat penting untuk mencegah masuknya komoditas ilegal dan melindungi kesehatan masyarakat serta perekonomian daerah.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Karantina Papua Barat Daya menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kesehatan hewan dan tumbuhan di wilayah tersebut. Dengan penerapan aturan yang tegas dan koordinasi lintas sektoral yang baik, diharapkan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dapat terus ditingkatkan untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat Papua Barat Daya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi landasan hukum bagi tindakan-tindakan yang dilakukan. Kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat penting bagi seluruh pelaku usaha di sektor terkait untuk mencegah sanksi dan melindungi kesehatan masyarakat.