Kasasi Ditolak, SYL Tetap 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sehingga hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi tetap berlaku.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian. Putusan ini dibacakan pada Jumat, 28 Februari 2025, dan menetapkan hukuman 12 tahun penjara tetap berlaku atas kasus korupsi yang melibatkan SYL selama periode 2020-2023. Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025, yang dikutip dari laman resmi MA RI, menyatakan penolakan atas permohonan kasasi SYL. Meskipun demikian, MA melakukan perbaikan redaksional pada putusan terkait hukuman uang pengganti. Hakim Agung Yohanes Priyana memimpin majelis hakim yang terdiri dari Arizon Mega Jaya, Noor Edi Yono, dan panitera pengganti Setia Sri Mariana.

Putusan ini mengakhiri proses hukum di tingkat kasasi. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL.

SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai total Rp44,5 miliar selama periode 2020 hingga 2023. Kasus ini melibatkan dua orang lainnya: Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021—2023; dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut SYL dengan pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp44,27 miliar dan 30.000 dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun penjara, kemudian diperberat di tingkat banding menjadi 12 tahun penjara. Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, hukuman 12 tahun penjara tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan MA ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Proses hukum yang panjang dan berlapis ini menunjukkan upaya untuk memastikan keadilan ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Perbaikan redaksional pada putusan kasasi terkait uang pengganti juga menunjukkan ketelitian MA dalam memastikan kepastian hukum.

"Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa," demikian petikan amar putusan kasasi yang menegaskan hukuman 12 tahun penjara untuk SYL tetap berlaku. Proses minutasi putusan saat ini sedang berlangsung di MA.

• Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Vonis 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan, uang pengganti Rp14,14 miliar + 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara.
• Pengadilan Tinggi Jakarta: Vonis diperberat menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, uang pengganti Rp44.269.777.204 + 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.
• Mahkamah Agung: Menolak kasasi SYL, hukuman 12 tahun penjara tetap berlaku dengan perbaikan redaksional pada putusan terkait uang pengganti.

Putusan MA ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan menghindari tindakan korupsi.