Kasus Korupsi Bantuan Gubernur Sumsel: Kabag Humas DPRD Sumsel Ditangkap

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap Kabag Humas DPRD Sumsel, AMR, terkait kasus dugaan korupsi gratifikasi bantuan Gubernur Sumsel tahun 2023 senilai Rp826 juta, bersama dua tersangka lainnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mengungkap keterlibatan Amiruddin Rasyid (AMR), Kabag Humas DPRD Sumsel, dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Kasus ini terkait dengan bantuan khusus Gubernur Sumsel dari APBD tahun 2023 untuk pembangunan kantor lurah, jalan RT, dan drainase di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

Kepala Kejati Sumsel, Yulianto, mengungkapkan bahwa AMR diduga menerima aliran dana sebesar Rp826 juta, atau 20 persen dari total nilai gratifikasi. Dana tersebut diduga berasal dari WAF, seorang kontraktor swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan AMR dilakukan di kawasan Pondok Indah Mall dan langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap AMR dilakukan setelah sebelumnya Kejati Sumsel memeriksa Anita Noeringhati, mantan pimpinan DPRD Sumsel, sebagai saksi dalam kasus ini.

Selain AMR dan WAF, Kejati Sumsel juga menetapkan APR, Kepala Dinas PUPR Banyuasin, sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Modus yang digunakan adalah pengaturan lelang proyek sehingga WAF memenangkan tender. Akibatnya, proyek pembangunan yang didanai APBD tersebut tidak sesuai spesifikasi dan tidak selesai tepat waktu. WAF, yang saat hendak ditangkap sedang berada di Jakarta, kini juga telah menjadi tahanan Kejati Sumsel.

Penangkapan AMR dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Kejati Sumsel telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan AMR sebagai tersangka. Proses hukum terhadap ketiga tersangka akan terus berlanjut. Kejati Sumsel berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan anggaran dan merugikan masyarakat. Kejati Sumsel berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Kasus dugaan korupsi gratifikasi bantuan Gubernur Sumsel ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dalam pengelolaan keuangan negara. Penangkapan AMR, WAF, dan APR menjadi bukti komitmen Kejati Sumsel dalam memberantas korupsi. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.