Kehadiran Pengungsi Rohingya di Aceh: Wakil Gubernur Sampaikan Kekhawatiran

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan keresahan atas kehadiran pengungsi Rohingya dan pemerintah akan mengambil sikap tegas terkait hal ini.

Kehadiran ratusan pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau yang akrab disapa Dek Fadh, pada Selasa lalu di Aceh Besar. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas usulan dari Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh untuk mencarikan pulau khusus sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Dek Fadh menjelaskan bahwa meskipun secara manusiawi pemerintah Aceh berupaya membantu, namun keberadaan pengungsi Rohingya menimbulkan masalah yang meresahkan. "Secara manusiawi oke, kita punya aturan, saya mendapatkan laporan dari sejumlah daerah. Kehadiran mereka justru meresahkan kita, mungkin ini tidak bisa kita biarkan," ungkap Dek Fadh. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau gudang Bulog Aceh, menanggapi pertanyaan media terkait usulan penempatan pengungsi di pulau khusus.

Kekhawatiran ini muncul setelah adanya laporan dari berbagai daerah di Aceh yang menyebutkan keresahan masyarakat atas perilaku sebagian pengungsi. Laporan tersebut antara lain menyebutkan adanya pelecehan sesama pengungsi, upaya pelarian yang diduga menuju Malaysia, penolakan warga sekitar, dan kecemburuan sosial. Kondisi ini diperparah dengan adanya laporan bahwa beberapa perilaku pengungsi tidak sesuai dengan syariat Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aceh.

Saat ini, tercatat sebanyak 576 pengungsi Rohingya berada di Aceh, tersebar di empat kamp penampungan. Keempat kamp tersebut terletak di bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe (93 orang), Kabupaten Aceh Timur (360 orang), Desa Kule Kabupaten Pidie (59 orang), dan Mina Raya, Pidie (64 orang). Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Aceh, mengingat dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan.

Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulastono, sebelumnya telah mengusulkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI untuk mencarikan pulau khusus di Indonesia sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya. Usulan ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penempatan pengungsi di tengah masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh menyadari pentingnya perlindungan pengungsi, namun juga harus mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh. Oleh karena itu, solusi yang tepat dan berkelanjutan perlu segera dicari untuk mengatasi permasalahan ini.

Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali kebijakan terkait keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Pihaknya akan mengevaluasi apakah kehadiran pengungsi ini memberikan beban berat bagi Aceh atau tidak. Meskipun baru menjabat selama 13 hari, Dek Fadh menyatakan telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keresahan ini.

Dek Fadh menekankan bahwa meskipun secara manusiawi tidak ada masalah dalam membantu pengungsi, namun pemerintah memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Keberadaan pengungsi yang meresahkan masyarakat Aceh akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mengambil sikap tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah Aceh masih dalam proses perencanaan. Namun, komitmen untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan keamanan masyarakat Aceh tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah Aceh akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi terkini dan merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan baik pengungsi maupun masyarakat Aceh terjaga.

Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan dilema antara aspek kemanusiaan dan keamanan masyarakat. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait, menjaga keseimbangan antara bantuan kemanusiaan dan keamanan serta ketertiban masyarakat Aceh.